Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran PPP Tolak Gedung Baru

Kompas.com - 31/03/2011, 15:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Partai Gerindra dan PAN melontarkan keberatannya terhadap pembangunan gedung baru DPR, giliran PPP menyampaikan pendapat serupa. Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengatakan PPP merasa perlu mendengarkan aspirasi rakyat yang bernada negatif terhadap rencana pembangunan gedung baru.

”Kami lebih mengedepankan rakyat daripada ngotot meneruskan gedung baru ini,” katanya kepada wartawan, Kamis (311/3/2011).

PPP sendiri, lanjutnya, sudah sejak awal menolak rencana pembangunan gedung baru. Persetujuan yang diberikan oleh perwakilan PPP di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) disebutnya bukan sebagai keputusan fraksi.

Oleh karena itu, PPP mendesak pimpinan DPR untuk kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, BURT, dan Sekretariat Jenderal DPR mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR menyusul maraknya penolakan dari publik, termasuk dari para anggota Dewan sendiri.

”Pimpinan, fraksi, dan BURT harus konsultasi lagi. Pembangunan gedung baru dirancang kembali sesederhana mungkin, dirancang ulang,” ujarnya.

Pengamat parlemen Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan, pernyataan penolakan yang disampaikan sejumlah fraksi atas rencana pembangunan gedung baru DPR jangan sekedar basa-basi. Pernyataan itu, katanya, harus diikuti tindakan nyata yang mendorong penentu kebijakan di DPR bisa menyerap aspirasi masyarakat yang sebagian besar menolak rencana tersebut.

”Kita apresiasi sikap fraksi-fraksi yang menolak karena bagaimanapun juga mereka adalah wakil rakyat, maka seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi jangan sampai pernyataan menolak itu hanya basa-basi, untuk pencitraan, tapi tidak ada tindakan nyata,” kata Sebastian kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2011).

Tindakan nyata yang dimaksud Sebastian, fraksi-fraksi secara resmi harus menyampaikan surat penolakan atau permintaan penghentian pembangunan gedung kepada pimpinan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com