Kendalikan Pertambangan Timah

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diimbau mengendalikan pertambangan timah. Provinsi itu akan mendapat bencana jika pengendalian tidak dilakukan segera.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Rum Murkal menuturkan, pertambangan merusak hutan. "Walau jumlah hutan kritis simpang siur, namun tidak terbantah jika kerusakan hutan di Bangka mengkhawatirkan. Hutan terus berkurang," ujarnya sebelum rapat tertutup dengan Gubernur dan para bupati di Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (30/3/2011) di Pangkalpinang.

Jumlah pertambangan ilegal (TI) sudah sangat besar. Polda mencatat ada 1.269 TI apung di berbagai pesisir Bangka Belitung. Selain itu ada ribuan lokasi TI di daratan. Di luar itu masih ada pertambangan berizin dengan lokasi ribuan hektar di darat dan puluhan kapal hisap untuk menambang timah di laut.

"Polisi tidak bisa sendirian mencegah dampak buruk tambang. Apalagi, selama ini penambangan timah seperti sangat kuat modalnya. Di Polda ada 40 mesin (penyedot pasir timah) kami sita dari suatu lokasi. Tetapi, penambangan tetap berjalan di sana. Banyak sekali uang mereka. Kami juga beberapa kali menyita mesin PC (mesin keruk) dari berbagai lokasi," tuturnya.

Selain dampak jangka panjang akibat kerusakan hutan, dampak jangka pendek berupa bentrokan antarkelompok masyarakat sudah terjadi. Di Bangka Selatan, beberapa kali terjadi bentrokan antara petambang dan perusahaan tambang dengan masyarakat setempat. "Kalau tidak dikendalikan, ekses lebih besar di masa mendatang akan muncul," tuturnya.

Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Eko Maulana Ali mengatakan, tidak bisa begitu saja menghentikan penambangan timah. Sektor itu masih menjadi penggerak utama perekonomian provinsi tersebut. "Kami pernah menghentikan total dan dampaknya perekonomian Babel anjlok," ujarnya.

Bahkan, pemprov justru sedang memikirkan perlindungan bagi pekerja tambang ilegal. Eko beralasan para pekerja itu bekerja di tempat berisiko. "Sayangnya, selama ini tidak pernah ada perlindungan bagi para pekerja itu. Mungkin bisa dicarikan semacam Jamsostek untuk mereka," tuturnya.

Ia juga menyatakan akan menghitung ulang data kerusakan hutan di Babel. Data yang terpublikasi selama ini dikhawatirkan tidak akurat. "Data tidak akurat itu bisa dipakai LSM asing untuk mengampanyekan pemboikotan timah Babel di luar negeri," katanya.