Tambah Toilet dan Tempat Wudhu Saja

Kompas.com - 28/03/2011, 17:02 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ternyata, sejumlah anggota DPR RI juga masih kurang sepakat dengan mahalnya biaya pembuatan satu ruangan anggota dewan dalam rencana pembangunan gedung baru DPR RI mendatang. Menurut mereka, angka Rp 800 juta terlalu mahal jika dianggarkan hanya untuk satu ruangan anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mengatakan nilai itu terlalu besar untuk pembangunan sebuah ruangan kerja. "Rp 800 juta itu terlalu mahal, karena itu kan ngikuti perhitungan Kementerian PU," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senin (28/3/2011).

Menurutnya, angka itu harus dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesederhanaan karena anggota dewan mencerminkan kondisi rakyat yang diwakilinya. Menurut politisi PAN ini, gedung baru nanti seharusnya dibangun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan yaitu sebagai tempat kerja satu anggota dewan, lima staf ahli dan satu sekretaris pribadi.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil juga berpendapat serupa. Menurutnya, harga Rp 800 juta itu terlalu mahal. Lagipula, menurutnya, tak perlu ada penambahan luas ruangan anggota dewan yang sekarang karena sebenarnya luas ruangan dewan yang sekarang sudah cukup layak.

"Kemahalan kalau Rp 800 juta. Mahal kali lah. Karena ruangan ini biasanya kan tempat duduk saja. Terima tamu kan enggak di ruangan. Biasanya terima di luar, di hotel atau di restoran. Kalau anggota kan biasanya datang ke kantor cuma sebentar terus langsung ikut rapat ini, rapat itu. Jadi enggak perlu lama juga di dalam ruangan," katanya.

Hanya saja, yang perlu dipikirkan adalah kenyamanan kerja para staf ahli yang memang bekerja di dalam gedung meski juga tak perlu ruangan yang terlalu besar pula. Menurut politisi PKS ini, Setjen sebenarnya cukup mempertimbangkan penambahan ruang kamar mandi atau toilet yang lebih banyak jumlahnya bagi anggota dewan. Selama ini, Nasir mengatakan jumlah kamar mandi yang terbatas menyulitkan aktivitas anggota dewan, baik setelah bekerja atau berolahraga di sekitar gedung DPR. Para anggota, lanjutnya, juga seringkali harus antre untuk buang air kecil, buang air besar, atau melakukan wudhu ketika bekerja di DPR.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X