Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tambah Toilet dan Tempat Wudhu Saja

Kompas.com - 28/03/2011, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ternyata, sejumlah anggota DPR RI juga masih kurang sepakat dengan mahalnya biaya pembuatan satu ruangan anggota dewan dalam rencana pembangunan gedung baru DPR RI mendatang. Menurut mereka, angka Rp 800 juta terlalu mahal jika dianggarkan hanya untuk satu ruangan anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy mengatakan nilai itu terlalu besar untuk pembangunan sebuah ruangan kerja. "Rp 800 juta itu terlalu mahal, karena itu kan ngikuti perhitungan Kementerian PU," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senin (28/3/2011).

Menurutnya, angka itu harus dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kesederhanaan karena anggota dewan mencerminkan kondisi rakyat yang diwakilinya. Menurut politisi PAN ini, gedung baru nanti seharusnya dibangun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan yaitu sebagai tempat kerja satu anggota dewan, lima staf ahli dan satu sekretaris pribadi.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil juga berpendapat serupa. Menurutnya, harga Rp 800 juta itu terlalu mahal. Lagipula, menurutnya, tak perlu ada penambahan luas ruangan anggota dewan yang sekarang karena sebenarnya luas ruangan dewan yang sekarang sudah cukup layak.

"Kemahalan kalau Rp 800 juta. Mahal kali lah. Karena ruangan ini biasanya kan tempat duduk saja. Terima tamu kan enggak di ruangan. Biasanya terima di luar, di hotel atau di restoran. Kalau anggota kan biasanya datang ke kantor cuma sebentar terus langsung ikut rapat ini, rapat itu. Jadi enggak perlu lama juga di dalam ruangan," katanya.

Hanya saja, yang perlu dipikirkan adalah kenyamanan kerja para staf ahli yang memang bekerja di dalam gedung meski juga tak perlu ruangan yang terlalu besar pula. Menurut politisi PKS ini, Setjen sebenarnya cukup mempertimbangkan penambahan ruang kamar mandi atau toilet yang lebih banyak jumlahnya bagi anggota dewan. Selama ini, Nasir mengatakan jumlah kamar mandi yang terbatas menyulitkan aktivitas anggota dewan, baik setelah bekerja atau berolahraga di sekitar gedung DPR. Para anggota, lanjutnya, juga seringkali harus antre untuk buang air kecil, buang air besar, atau melakukan wudhu ketika bekerja di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com