Kemkeu Serahkan 29 Dokumen Tambahan

Kompas.com - 25/03/2011, 14:49 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya menyerahkan 29 dokumen pelengkap tambahan kepada kepolisian terkait wajib pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Tambahan dokumen itu untuk melengkapi dokumen yang sebelumnya telah dikirimkan. Kelengkapan dokumen itu diperlukan mengingat terdapat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah.

"Kami telah menyerahkan kembali tambahan dokumen lebih kurang 29 dokumen wajib pajak ke kepolisian untuk melengkapi kebutuhan informasi di kepolisian," katanya, saat konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

"Dokumen itu mesti dilengkapi karena kadang-kadang itu badan hukum yang beroperasi di beberapa wilayah jadi proses pengumpulan informasinya dilakukan secara berkala begitu kita sudah cukup," kata Agus menambahkan.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) juga telah mengirimkan dokumen 151 wajib pajak terkait Gayus kepada kepolisian. Dari 151 wajib pajak tersebut, 74 dokumen telah dikembalikan ke Kemkeu dan wajib pajak. Dari 74 dokumen yang telah diperiksa kepolisian dan dikembalikan, tidak terbukti pada ranah pidana baik korupsi maupun penyuapan.

"Dan berita acaranya itu umumnya kalau ada temuan diselesaikan di UU perpajakan, jadi ini ditindaklanjuti di Kementerian Keuangan dan juga oleh Dirjen Pajak dari 74 dokumen yang diterima kembali oleh wajib pajak," ujarnya.

Namun, Agus menekankan, 151 wajib pajak yang tengah diperiksa tersebut tidak berarti melakukan kesalahan. "Hal yang penting di sini saya ingin ungkapkan adalah kalau seandainya kita sudah periksa 151 wajib pajak pernah terkait atau pernah berhubungan dengan saudara Gayus, itu tidak berarti 151 itu semua salah karena ini penting untuk dicatat sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang sedang dilakukan kajian," papar Agus.

Selain menyerahkan tambahan dokumen kepada pihak kepolisian, Kemkeu juga telah menyerahkan 27 dokumen wajib pajak ke tim gabungan Inspektorat Jenderal Kemkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 20 dokumen telah ditelaah dan diduga ada 37 keputusan pajak yang terindikasi salah. Indikasi kesalahan itu, menurut dia, umumnya pada saat pemeriksaan pajak, penelaahan keberatan, dan penanganan banding di daerahnya.

Hari ini digelar rapat terkait perkembangan pengusutan kasus dugaan mafia hukum yang dipimpin Wakil Presiden Boediono. Rapat diikuti, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Timur Pradopo, Irjen Kementerian Hukum dan Ham Sam L Tobing, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana dan Mas Ahmad Santoso.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X