Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Belum Terima Surat Kongres AS

Kompas.com - 18/03/2011, 16:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menerima surat dari 27 anggota Kongres Amerika Serikat (AS) yang berisi permintaan pencabutan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

”Kami sudah mendengar Kongres AS mengirimkan surat kepada Bapak Presiden. Namun, saya telah mengecek ke Sekretaris Pribadi Bapak Presiden, surat tersebut belum diterima aslinya,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di acara Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Perpajakan, Jakarta, Jumat (18/3/2011).

Julian menegaskan, tak ada yang istimewa ketika Kongres AS mengirim surat kepada Presiden. ”Itu hal yang biasa Kongres AS mengirim surat ke beberapa pemimpin negara,” ujar Julian.

Surat yang dimaksud dikirim kepada Presiden melalui Kedutaan Besar RI di Washington DC, AS, pada 15 Maret 2011.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan tak akan mencabut SKB 3 Menteri. ”Belum. Sampai ada keputusan yang permanen,” kata Gamawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/3/2011).

Saat ini, kata Gamawan, DPR tengah membahas soal RUU Kebebasan Beragama. Selain itu, Gamawan menginformasikan bahwa pada 22 Maret 2011 pemerintah akan menggelar dialog nasional yang dihadiri tokoh lintas agama. Dialog digelar guna mencari langkah-langkah permanen terkait permasalahan Ahmadiyah.

Gamawan mengungkapkan, hingga saat ini belum menerima salinan surat anggota Kongres AS tersebut. Hal senada disampaikan Menteri Agama Suryadharma Ali. ”Saya belum membacanya,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com