PM Disorot soal Nuklir

TOKYO, KAMIS - Menjelang seminggu pascabencana alam dahsyat beruntun, yang menghantam Jepang akhir pekan lalu, pemerintah Negeri Sakura kembali mendapat ”cobaan”.

Tingkat kepercayaan rakyat sudah merosot terhadap Perdana Menteri Naoto Kan (64). Kini rakyat Jepang semakin ragu saat melihat cara pemerintah menangani dampak turunan bencana ganda, yakni bocornya radiasi nuklir.

Masyarakat semakin cemas walau Pemerintah Jepang sudah ”bolak-balik” menyerukan supaya rakyat tetap tenang dan tinggal di rumah demi menghindari kemungkinan terpapar zat radioaktif yang bocor. PM Kan juga sudah turun ke lapangan melihat dahsyatnya bencana.

Namun, banyak orang asing bergegas ”kabur” keluar dari Jepang atas imbauan negara masing-masing, yang khawatir akan dampak kebocoran nuklir. Ada persoalan koordinasi yang lemah antarinstansi pemerintah dalam menangani isu nuklir.

”Pemerintahan ini sama sekali tidak berguna,” ujar warga Tokyo, Masako Kitajima (50). Rekannya, Masashi Yoshida (53), juga sependapat. Keduanya mengkritik cara kerja pemerintah pusat soal kepastian dan keakuratan informasi tentang radiasi nuklir.

”Pemerintah seharusnya bisa berkonsultasi ke negara-negara atau para pakar dari luar negeri. Mereka malah ngotot melakukan sendiri semuanya. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat pun sangat terlambat,” ujar Yoshida, Kamis (17/3).

Kondisi seperti itu berdampak buruk dan dinilai sebagai cermin kepanikan di dalam pemerintahan atau panik karena tidak tahu harus berbuat apa.

Keluhan lain dilontarkan seorang korban bom atom Amerika Serikat di Hiroshima yang berhasil selamat, Haruhide Tamamoto (80). ”Pemerintah dan perusahaan listrik sama-sama mengatakan volume radiasi sangat tidak signifikan. Saya melihat mereka menganggap enteng masalah itu,” ujar Tamamoto.

Ada yang memuji

Sejumlah hal konyol lain juga terjadi dan memicu kecemasan masyarakat. Seorang pejabat wali kota, yang daerahnya berada dekat lokasi kebocoran nuklir, yakni Wali Kota Minamisoma, Katsunobu Sakurai, mengaku kesal dengan perilaku para pejabat tingkat prefektur dan pusat.