Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut PDI-P Anggota Koalisi

Kompas.com - 14/03/2011, 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Jafar Hafsah membuat hadirin lainnya tersenyum simpul dan tertawa menyindir karena 'kesrimpet' bicara. Ketika membuka acara diskusi Fraksi Demokrat bertajuk 'Penguatan Koalisi Mendukung Sistem Presidensial', Senin (14/3/2011), dia menyebut PDI-P sebagai anggota koalisi. Dia juga menyebut PDI-P pada urutan pertama. Tentu saja, caranya ini mengundang tawa kemudian.

"Kemarin ada koalisi enam partai, yaitu PDI-P, eh maaf...," ungkapnya sambil tertawa keras. "Pertama adalah Demokrat berkoalisi dengan PKS, PKB, PPP, PAN dan yang terakhir Golkar. Jadi kalau direpresentatifkan di DPR RI itu 74 persen suara. Memenangkan suara 61 persen. Kursi dari Fraksi Demokrat 26 persen, dengan koalisi tadi menjadi 74 persen," lanjutnya kemudian.

Kesalahan Jafar tampak lucu karena sebelumnya pascapembahasan usulan hak angket perpajakan DPR RI, Demokrat sangat intens membina komunikasi politik dengan PDI-P untuk membujuk partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini masuk ke dalam koalisi dan menyumbangkan orang masuk ke kabinet. Namun, hingga saat ini, PDI-P masih menolaknya. Demokrat disebut-sebut gerah dengan tingkah Golkar dan PKS dalam pembahasan usulan hak angket perpajakan dan ingin mengganti keduanya dengan keberadaan PDI-P dan Gerindra.

Menurut Jafar, dalam diskusi kali ini, Demokrat memerlukan pencerahan mengenai sistem presidensiil dan multipartai sekaligus. Koalisi berupa kebersamaan yang kritis dan bertujuan untuk rakyat perlu terus dibangun tapi ketika ada perbedaan, caranya untuk berbeda dalam sebuah kebersamaan harus dicari.

"Contohnya dalam soal usulan hak angket pajak. Sampai kemarin misalnya harus voting hak angket atau tidak. Persoalan pajaknya sudah sama. Satu koalisi menyeberang. Maka perlu mendiskusikan membicarakan sistem presidensiiil ini kalau kita memang pilih. Ini adalah juga sekaligus bagian dari sistem perpolitikan nasional yang harus kita rampungkan pada periode ini agar fondasi kita berpolitik menjadi kuat, bagus, jelas, dapat permanen untuk waktu jangka panjang," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com