Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Tak Merasa Kecolongan

Kompas.com - 11/03/2011, 14:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementrian Luar Negeri tidak merasa kecolongan atas termuatnya informasi tentang Indonesia dari Wikileaks yang menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenang di Harian Australia, The Age dan Sydney Morning Herald.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya telah lebih dahulu mengetahui hal tersebut sebelum kedua harian itu terbit dan telah mengantisipasinya. "Tidak, kita deteksi dini, sebelum tampil kita sudah tahu, kita sudah komunikasi dengan Amerika jadi tidak merasa kecolongan," kata Marty di Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Menurut Marty, pihaknya telah menyampaikan informasi terkait pemberitaan kedua media Australia tersebut kepada Presiden sejak Kamis (10/3/2011). Pada Kamis malam Kementrian Luar Negeri membahas masalah pemberitaan tersebut dengan pihak terkait termasuk Kedutaan Besar AS. "Dan tadi pagi konsolidasi dipertajam," tambahnya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Marty, langsung menyatakan protes keras terhadap pemerintah AS dan meminta Duta Besar AS Scott Marciel mengklarifikasikan informasi yang kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta yang bocor di Wikileaks itu. "Karena kita berpandangan yang dimuat dalam pemberitaan tidak memuat unsur kebenaran dan juga meminta Amerika klarifikasi," ucap Marty.

Terkait Wikileaks, Marty mengatakan bahwa pihaknya terus memantau informasi yang dilansir situs milik Julian Assange itu. Namun tidak semua informasi yang dilansir Wikileaks tentang Indonesia itu mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia.

"Kita terus memantau. kan berita-berita (Wikileaks) ini kan dicicil, sedikit-sedikit keluar, kita tidak ingin setiap keluar kita tanggapi. Kita lihat dulu permasalahannya, kalau terkait fakta, seperti ini (yang dikutip dua harian Australia) kan fakta, ada yang tidak benar, kita tanggapi," papar Marty.

Kepada Duta Besar AS, Marty juga mempertanyakan status informasi yang bocor di Wikileaks tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

    Nasional
    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

    Nasional
    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

    Nasional
    Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

    Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

    Nasional
    Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

    Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

    Nasional
    Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

    Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

    Nasional
    Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

    Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

    Nasional
    Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

    Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

    Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

    Nasional
    Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

    MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

    Nasional
    Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

    Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

    Nasional
    Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

    Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

    Nasional
    Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

    Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

    Nasional
    SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

    SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com