Masyarakat Diimbau Tidak Menimbun BBM

Kompas.com - 09/03/2011, 18:55 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat diimbau untuk tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan karena khawatir akan adanya kenaikan harga BBM. Sebab, pemerintah sampai saat ini belum berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dalam jumpa pers di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (9/3/2011) di Jakarta.

Terkait adanya pembelian BBM yang berlebih di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah tertentu, Menteri ESDM telah memanggil Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk merencanakan langkah-Iangkah strategis menyikapi kondisi itu.

Darwin menegaskan, pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyediakan bahan bakar yang diperlukan masyarakat. ”Dalam situasi gejolak harga minyak dunia, kita bersama-sama harus berupaya agar gangguan faktor eksternal terhadap penyediaan hingga pendistribusian BBM tidak berdampak berlebihan,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat diminta mendukung komitmen pemerintah dan peran PT Pertamina (Persero) dengan menggunakan BBM secara bijaksana dan sesuai kebutuhan normal. Masyarakat diminta tidak berspekulasi seputar beberapa opsi pengaturan BBM bersubsidi, termasuk soal kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi.

”Tidak ada kenaikan harga bahan bakar sehingga masyarakat tidak perlu panik melakukan pembelian BBM melebihi kebutuhannya,” ujarnya.

Dengan kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini mencapai 114 dollar AS per barrel, masyarakat juga diimbau berhemat dalam penggunaan BBM.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan perannya dalam ikut mengawasi pendistribusian BBM agar tepat sasaran dan tepat jumlah. Sebagaimana diketahui , pada dasarnya setiap kuota BBM bersubsidi nasional didasarkan kuota setiap daerah dan per harinya sehingga peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat diperlukan.

”Pemerintah menugaskan kepada PT Pertamina untuk tetap memberikan pasokan sesuai kebutuhan normalnya. Kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan tugasnya diminta untuk ikut menjaga agar kecenderungan kuota berlebih seperti saat ini tidak berkelanjutan,” kata Darwin.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menjelaskan, untuk wilayah-wilayah yang tersedia pertamax dan kuota premium sudah terlampaui, masyarakat bisa beralih ke pertamax. ”Yang belum ada pertamax diminta untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan melaporkan ke BPH Migas,” kata dia menambahkan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Nasional
Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X