Presiden Takkan Berani Keluarkan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Indra J Piliang, merasa yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan berani mengeluarkan Partai Golkar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Menurutnya, pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Boediono sangat membutuhkan Golkar dalam mengamankan pemerintahan.

"Saya melihat agak kurang tepat kalau mengasumsikan Golkarlah yang butuh ketimbang SBY-Boediono yang butuh. Kita pasang tarif sekarang," kata Indra, dalam diskusi "Setgab: Bubar Gerak, Jalan!" di Jakarta, Minggu (6/3/2011).

Ia mengatakan, keberadaan Golkar dalam Setgab lebih karena kepentingan Presiden, bukan untuk memperjuangkan kepentingan Golkar. "Saya melihat lebih kepentingan SBY, bukan kepentingan Golkar. Apa artinya dua kursi? Kalau kita dudukkan, kesetaraan, seharusnya kursi Golkar lebih banyak dari PKS. Apakah penataan nanti ke arah sana?" ujar pengamat politik itu.

Menurutnya, hanya segelintir politisi parlemen Golkar yang ingin berada dalam Setgab. "Tidak lebih dari 10 atau tidak lebih dari 5 orang yang ingin di dalam," ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Musthofa mengatakan, sikap partainya sudah jelas. Demokrat akan mengevaluasi kesolidan Setgab dan menyerahkan hasilnya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Saan mengatakan, Partai Demokrat meminta partai yang tidak sejalan dengan Setgab untuk keluar dari Setgab. "Atau akan dikeluarkan," tegasnya, seraya menambahkah, Demokrat terbuka bagi mitra koalisi yang baru.

Seperti diberitakan, pasca-pengambilan keputusan usulan hak angket mafia pajak, wacana evaluasi koalisi partai politik pendukung pemerintah mengemuka. Dua partai anggota koalisi, Golkar dan PKS, dalam dua kali pemungutan suara mengenai usulan hak angket, yakni Century dan mafia pajak, selalu berseberangan dengan Partai Demokrat.