Kabinet Pasti Dirombak

jakarta, kompas - Evaluasi komposisi koalisi partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tidak bisa ditawar lagi. Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II dipastikan akan segera dilakukan besar-besaran. 

Hal itu ditegaskan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, di Jakarta, Sabtu (5/3). Penataan ulang tidak hanya dilakukan di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi), tetapi juga di kabinet. Besar kemungkinan posisi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II akan dikoreksi. ”Perubahan di kabinet kemungkinan cukup signifikan,” kata Mubarok. 

Tanpa mau menyebut nama menteri yang akan diganti, Mubarok menyatakan, perombakan kabinet dilakukan berdasarkan kinerja para menteri dan konstelasi politik. Namun, pertimbangan utama untuk mereposisi kabinet tetap hasil evaluasi kinerja tiap-tiap menteri. Konstelasi politik hanya dijadikan pertimbangan tambahan.

Pada Jumat, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, Presiden hari-hari ini tengah melakukan evaluasi secara cepat dan menyeluruh atas kinerja para menteri dan komitmen serta kesungguhan parpol koalisi dengan kontrak politik yang telah ditandatanganinya.

Meskipun dilakukan cepat, evaluasi tidak akan tergesa-gesa dilakukan Presiden. Selain agar pemerintah yang dipimpinnya semakin efektif, diharapkan kondisi bangsa juga akan semakin baik pada 3,5 tahun sisa pemerintahannya. ”Presiden memang mempercepat, akan tetapi tidak adu cepat,” kata Sudi.

Angket jadi pemicu

Menurut Mubarok, perom- bakan kabinet tak terkait dengan sikap parpol anggota Setgab Koalisi dalam usul hak angket mafia pajak di DPR. ”Angket mafia pajak itu hanya pemicu,” ujarnya.

Presiden juga mengamati perjalanan Setgab Koalisi selama 1,5 tahun terakhir. Selalu timbul pertentangan dalam menyikapi permasalahan serta kebijakan pemerintah. ”Harapannya Century yang terakhir, ternyata ada lagi angket mafia pajak. Itu juga diamati Presiden,” kata Mubarok.

Karena itu, penataan ulang Setgab Koalisi serta perombakan kabinet sudah tidak bisa dihindari. Reposisi anggota koalisi dan anggota kabinet diperlukan untuk menyelamatkan pemerintah.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi menyatakan, partainya masih menunggu respons Yu- dhoyono terkait syarat yang diajukan, terutama soal kemandirian pangan dan menolak penjualan BUMN. Menurut Suhardi, kalau persyaratan berupa 8 poin itu tidak dipenuhi, sulit bagi Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi. Pasalnya, ide-ide dan garis partai sudah sering disebarkan ke masyarakat umum. ”Ini betul-betul kita pertimbangkan,” kata Suhardi.