PKS Siap Berada di Luar Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid, menyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan bekerja maksimal dan bersemangat memberantas mafia pajak dan masalah lain di negeri ini, meskipun dikabarkan akan dikeluarkan dari koalisi. PKS selama ini bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah melalui Sekretariat Gabungan, disebut-sebut akan dikeluarkan oleh partai pemegang pemerintah, yaitu Partai Demokrat.

"Kami siap berada di dalam maupun di luar koalisi. PKS akan tetap bekerja untuk memberantas mafia pajak, mafia hukum, dan menghadirkan good goverment baik dalam parlemen, dalam kabinet maupun diluar kabinet," ungkap Hidayat, usai memberikan ceramah dalam sholat Jumat di Wisma Antara, Jumat (04/03/2011).

Menurut Nurwahid, partainya sudah terbiasa dengan menjadi partai oposisi terutama ketika ia menjadi Presiden PKS. "PKS sudah terbiasa menjadi oposisi. Dulu waktu saya menjadi Presiden PKS, PKS hanya sendirian di luar pemerintahan dan kabinet. Bahkan, PKS hanya memiliki tujuh anggota parlemen dan tidak punya satu menteri sekalipun di kabinet," kata Hidayat.

Menurutnya, dengan keberanian PKS berada di luar koalisi bukan arti melawan pemerintah, tapi berani berada di luar kabinet. Presiden PKS pun sudah menyatakan kesiapannya bila PKS di luar koalisi.

Nama PKS memang sempat disebut-sebut akan dikeluarkan dari barisan koalisi setelah Presiden SBY, Selasa lalu mengatakan, ada partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang melanggar sejumlah kesepakatan koalisi yang telah disetujui para ketua umum parpol dengan dirinya sebagai Presiden terpilih periode 2009-2014. Kesepakatan tersebut terkait kerja sama di bidang eksekutif dan legislatif. Jika tak berubah, Presiden mengancam akan mengeluarkan parpol yang bandel.

Presiden menyatakan ini terkait sikap politik Golkar dan PKS yang berbeda haluan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi usulan hak angket pajak. Golkar dan PKS bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah bersama Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Sejumlah wakil partai tersebut mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.