Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buyung: KPK, Cepat Urus Kasus TC!

Kompas.com - 22/02/2011, 18:46 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat senior, Adnan Buyung Nasution menyarankan agar KPK bisa bekerja cepat untuk menyelesaikan kasus travellers cheque atau cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom, yang melilit 24 mantan anggota DPR RI periode 1999-2004. Hal ini agar KPK tidak terjebak dalam isu politik di kalangan DPR yang menganggap KPK lambat mengurus kasus itu.

Pernyataan Buyung ini disampaikan ketika menanggapi informasi seputar pernyataan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang mengatakan KPK ceroboh membiarkan para mantan anggota DPR tersebut ditahan dalam waktu lama tapi belum diperiksa. Priyo juga akan mempertimbangkan memangkas kewenangan KPK yang dianggapnya terlalu bersifat super power.

"Saya memuji KPK karena kasus ini sudah lama terjadi tapi akhirnya diusut KPK, tapi harus cepat, jangan lambat-lambat lagi karena ini bisa menjadi isu politik di DPR. Bila perlu KPK kerja siang malam biar cepat diusut," ungkap Adnan Buyung usai menjadi pembicara dalam Diskusi Hukum dan Keadilan di Indonesia, Selasa (22/2/2011).

Isu politik ini, menurut Buyung, bisa saja berupa pernyataan DPR yang mempertanyakan mengapa KPK tidak menahan para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan. Hal ini menurutnya bisa menjadi bumerang untuk KPK.

"Iya bisa jadi isu politik, dengan mereka (para tersangka) merasa terlantar, tidak diperiksa sekian hari tentu timbul isu seperti itu.Pasti akan ada yang mengatakan buat apa ditahan kalau tidak diperiksa. Meskipun KPK mungkin punya alasan masih mengembangkan keterangan-keterangan untuk kasus ini. Tapi hal ini bisa jadi bumerang untuk KPK kalau tidak segera diselesaikan," kata Buyung.

KPK, lanjut Buyung, juga bisa meminta bantuan pada kejaksaan dan kepolisian agar bisa mempercepat penyelesaian kasus cek pelawat tanpa menimbulkan kesan tebang pilih. "KPK cepatlah kerjakan kasus ini kalau perlu minta bantuan kejaksaan dan kepolisian," tambah Buyung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

    Nasional
    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

    Nasional
    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

    Nasional
    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

    Nasional
    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

    Nasional
    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

    Nasional
    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

    Nasional
    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

    Nasional
    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

    Nasional
    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

    Nasional
    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

    Nasional
    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

    Nasional
    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

    Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

    Nasional
    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

    Nasional
    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com