Hak Angket Pajak Alot

Jakarta, Kompas - Pembahasan usulan hak angket mafia pajak dan hak angket perpajakan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (22/2), diperkirakan akan berlangsung alot. Kemungkinan keputusan sulit diambil karena kubu fraksi yang mendukung ataupun menolak usulan angket sama-sama kuat.

Empat fraksi menyatakan mendukung hak angket, yaitu Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-Partai Hanura).

Anggota F-PG yang juga Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, memastikan fraksinya bulat mendukung hak angket. F-PG menilai tujuan penggunaan hak angket baik untuk memberantas mafia pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

Priyo juga menegaskan, usulan angket tidak hanya untuk membersihkan nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang disangkutpautkan dengan kasus mafia pajak, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pajak yang kolutif.

Anis Matta dari F-PKS menambahkan, kasus mafia pajak merupakan masalah besar, sehingga layak diselidiki secara politik melalui angket.

Empat fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Partai Gerindra), kemungkinan menolak angket. ”Ada kemungkinan itu (menolak),” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra A Muzani.

Hingga Senin sore hanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) yang belum memutuskan sikap secara bulat. ”Kemungkinan besok pagi baru kami putuskan,” kata Penasihat F-PPP Irgan Chairul Mahfiz. Sebagian anggota F-PPP mendukung penggunaan angket. ”Sebagian setuju panja,” ujarnya.

Jika dikalkulasikan dengan jumlah kursi, akan ada 248 anggota yang menolak angket, sedangkan pendukung angket diperkirakan 274 anggota. F-PPP belum menentukan sikap tegas.

Sekretaris F-PD Saan Mustopa meminta fraksi partai koalisi pendukung pemerintah untuk menolak penggunaan hak angket. Partai Demokrat sudah bersiap-siap untuk melakukan evaluasi terhadap partai koalisi yang mendukung angket pajak. ”Besok cuma ada dua pilihan, menerima atau menolak. Ini momentum untuk mengevaluasi Setgab Koalisi,” katanya kemarin.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan, koalisi parpol pendukung pemerintah mengutamakan kerja sama. Untuk itu, sangat mungkin akan ada anggota koalisi yang terpaksa diikhlaskan jika berbeda dengan koalisi.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam berjanji tidak akan berdiam diri terhadap perkembangan hak angket di DPR. Ia berjanji akan melakukan perlawanan politik.

(NTA/ATO/WHY/NWO)