Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Bebas, Jaksa Tak Mau Disalahkan

Kompas.com - 17/02/2011, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa penuntut umum tidak mau disalahkan terkait habisnya masa penahanan terdakwa Komisaris Jenderal Susno Duadji yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum vonis majelis hakim. Menurut jaksa, pihak Susno yang menghambat jalannya sidang.

"Kami inginnya persidangan lancar, cepat. Masa disalahin jaksa. Waktu Susno sakit kan ditunda hampir tiga minggu," ucap Narendrajatna, salah satu JPU ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (17/2/2011).

Narendra mengatakan, waktu tiga minggu cukup untuk menggelar sidang dengan agenda pembelaan atau pleidoi, replik jaksa, duplik Susno, hingga vonis majelis hakim. "Sampai vonis cukup. Belum lagi pengacaranya minta waktu buat saksi yang meringankan beberapa kali. Jadi lihat situasinya juga dong," katanya.

Seperti diberitakan, Hendry Yosodiningrat, koordinator tim pengacara Susno, mengatakan, salah satu penyebab belum kelarnya persidangan hingga masa penahanan kliennya habis lantaran pihak jaksa yang tak serius menghadirkan saksi-saksi. "Jaksanya lelet," katanya.

Penilaian Hendry itu melihat beberapa kali sikap jaksa yang sama sekali tidak menghadirkan saksi atau hanya menghadirkan beberapa saksi di persidangan. Sidang yang dinilai tak efisien paling banyak terjadi ketika persidangan kasus Pemilukada Jabar.

Masa penahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Susno akan habis hari ini. Susno akan dibebaskan dari Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat (18/2/2011) dini hari. Susno ditahan penyidik tim independen Polri sejak Senin (10/5/2010).

Susno masih akan menjalani agenda sidang pledoi, replik, duplik, dan vonis hakim setelah dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Pleidoi dijadwalkan dibacakan Kamis pekan depan.

"Nanti kalau ada sidang, kami kirim surat panggilan sidang ke rumahnya," kata Narendra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com