Tokoh Mimika Dukung Pembentukan UP4B

TIMIKA, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra menyambut positif rencana pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam rangka mempercepat gerak laju pembangunan di wilayah ujung timur nusantara itu pada Maret mendatang.

"Saya sangat setuju dengan pembentukan UP4B tersebut karena memang kenyataan selama ini pembangunan di Papua dan Papua Barat sangat lambat," kata Allo Rafra di Timika, Rabu (16/2/2011).

Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk pembangunan Papua dan Papua Barat selama ini sangat besar. Meski begitu, tidak terlihat jelas sektor mana yang menjadi prioritas dibangun di Papua apakah infrastruktur, pendidikan, kesehatan atau sektor lainnya.

Di bidang pendidikan, demikian Allo Rafra, Papua dan Papua Barat masih menghadapi kasus buta aksara yang sangat tinggi, kekurangan tenaga guru, sekolah-sekolah di pedalaman tidak beraktivitas dan lainnya yang berdampak pada kualitas peserta didik.

Sementara di bidang kesehatan, katanya, Papua dan Papua Barat hingga kini belum bisa bebas dari daerah endemis malaria dan berbagai penyakit menular lainnya. Bahkan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Provinsi Papua di Jayapura hingga kini belum selesai-selesai dengan kualitas yang rendah meski sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar, kata Allo Refra yang pernah menjadi Caretaker Bupati Mappi dan Mimika ini.

"Untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat memang sangat diperlukan adanya lembaga atau unit kerja yang bisa membantu pemerintah seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias," kata Allo Rafra.

Ia meminta Pemerintah Pusat melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua kegiatan pembangunan di Papua dan Papua Barat guna meminimalisasi potensi penyelewengan keuangan negara.

Menurut Allo Rafra, reaksi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh rakyat setempat selama ini terjadi karena selama sekian tahun dana Otsus tidak dirasakan dan dinikmati oleh rakyat.

Di sisi lain, katanya, keberadaan instansi pengawas seperti inspektorat di setiap kabupaten/kota dan provinsi, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang rutin melakukan audit keuangan namun temuan penyelewengan oleh lembaga-lembaga itu tidak pernah ditindaklanjuti.