Komisi I: Fokus Saja Evakuasi WNI

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah seharusnya berfokus pada pemulangan semua warga negara Indonesia yang masih ada di Mesir tanpa pandang bulu. Pemerintah diminta tak terlalu jauh memasuki polemik politik yang terjadi di negara tersebut. Pernyataan Hasanuddin ini merespons inisiatif Presiden SBY yang mengirimkan surat kepada Presiden Hosni Mubarak dengan maksud berbagi pengalaman yang pernah terjadi di Indonesia.

"Menurut hemat saya, jangan terlalu over-lah. Landai-landai saja. Jangan meniru Presiden Amerika. Kita ngomongin yang umum-umum saja, masalah penghormatan kepada HAM dan demokrasi. Lalu, juga anarkisme tidak boleh terjadi, baik aparat maupun siapa pun. Tapi kalau berbicara sampai dengan yang lain-lain. Apalagi (mau berbagi) contoh di sini (di Indonesia)," katanya di Gedung DPR, Selasa (8/2/2011).

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, rezim Mubarak dan rezim Soeharto tidak bisa disamakan, meskipun ada kesamaan kepemimpinan yang lebih dari 25 tahun. Lagipula, sistem yang berlaku di Indonesia dan Mesir juga berbeda. Oleh karena itu, sesuai dengan politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia, seharusnya pemerintah mengurus semua warga negara untuk segera dievakuasi. Warga negara yang berada di Mesir juga diharapkan tidak terlibat dalam revolusi tersebut. Indonesia harus menghormati urusan dalam negeri Mesir.

"Jangan dulu masuk ke ranah politik dalam negeri Mesir," katanya. 

Dalam keterangannya kepada pers, kemarin, Presiden SBY mengungkapkan, surat kepada Mubarak akan disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

"Sebagai negara sahabat yang mempunyai hubungan yang baik sejak zaman kemerdekaan, saya menulis surat. Surat itu tiada lain adalah keinginan Indonesia untuk berbagi atau sharing pengalaman ketika Indonesia mengalami hal yang kurang lebih sama, dan kita berhasil lakukan transisi demokrasi," kata Presiden.

Presiden berharap, pengalaman di Indonesia dapat dijadikan perbandingan oleh Pemerintah Mesir.