Pansus BPJS Justru Tunggu Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) DPR RI, Zuber Safawi mengritik alasan pemerintah soal terhambatnya pembahasan RUU ini yang sudah molor lebih dari dua tahun.

"Justru DIM (Daftar Invetarisasi Masalah) dari pemerintah, yang berhenti pada pembahasan DIM nomor sebelas, tak lazim dalam pembuatan DIM," kata Zuber di Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Satu-satunya hambatan dalam pembahasan ini, menurut Zuber adalah ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan revisi DIM RUU BPJS versi pemerintah.

Sebelumnya, DPR sempat kecewa dan merasa dilecehkan saat DIM RUU BPJS versi pemerintah yang ternyata tidak selesai, tepatnya saat rapat pembahasan pada Oktober 2010. Zuber mengritik pemerintah yang terkesan tidak siap dengan konsep pembanding terhadap RUU BPJS inisiatif DPR, bahkan dalam rapat-rapat terakhir.

"Bagaimana kita mau berkompromi, bila untuk bertemu saja menghindar," kritiknya. Zuber kembali menyinggung ketidakhadiran delapan menteri dalam lobi pemerintah dengan Pansus DPR, Kamis pekan lalu.

"Silahkan pemerintah punya versi mengenai status dan kelembagaan BPJS sendiri, tapi tolong dicantumkan ke dalam perbaikan DIM-nya," ujar Zuber.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Kesra Agung Laksono menyatakan soal ketidaksepahaman antara pemerintah dan DPR terkait dua hal dalam RUU BPJS. Yaitu, status BPJS apakah sebagai badan khusus wali amanah atau BUMN nirlaba. Masalah kedua, terkait kelembagaan BPJS apakah sebagai penyelenggara jaminan sosial tunggal atau multi.

Selama ini, pemerintah mengklaim empat BUMN yang ada sebagai BPJS, yakni Taspen, Askes, Asabri, dan Jamsostek, serta menolak peleburan keempatnya dalam satu wadah tunggal. Meski ketentuan mengenai hal tersebut dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tepatnya pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) sudah dicabut Mahkamah Konstitusi.

Zuber juga menolak pernyataan Menko Kesra, bahwa sikap DPR dinilai berbeda-beda terhadap bentuk BPJS tunggal atau multi. "Pada dasarnya, sikap DPR sudah satu sebagaimana yang tertuang dalam RUU BPJS," jelasnya.

Menurut Zuber, DPR siap berkompromi, dan semua usulan pemerintah dalam DIM revisi akan dibahas lebih lanjut dan dicari titik temunya.