Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Belum Pantas Ayin Bebas!

Kompas.com - 11/01/2011, 10:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menegaskan, Artalyta Suryani alias Ayin, terpidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan, belum pantas mendapatkan pembebasan bersyarat. Patrialis menegaskan, hingga kini belum ada keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait hal tersebut.

"Pembebasan bersyarat, sampai hari ini, belum ada. Ada Dirjen Pemasyarakatan di sini, silakan tanya. Setiap kebebasan bersyarat harus ada keputusan Dirjen. Tapi sampai saat ini belum," katanya seusai acara Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014 yang digelar di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (11/1/2011).

Ayin, kata Patrialis, hingga kini masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. "Kalau nggak percaya, boleh ke sana," kata Patrialis.

Ayin, dalam perkara suap jaksa Urip, mendapatkan hukuman penjara empat tahun enam bulan. Sementara dalam kasus kepemilikan sel mewah, masa hukumannya akan habis pada pertengahan Februari nanti. Karena tersangkut kasus sel mewah tersebut, Ayin tidak mendapat remisi pada 17 Agustus.

Kabarnya, nama Ayin sedang diajukan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Surat pengajuan pembebasan bersyarat tersebut sudah diajukan ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten untuk diteruskan ke Ditjen Hukum dan HAM.

Menanggapi surat tersebut, Patrialis menyatakan bahwa hal itu hanyalah proses internal yang sedang berjalan. "Persoalan internal di sana biarkan saja, itu by process. Yang penting output putusan akhirnya," ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com