Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK-Kwik Bersaksi, Yusril Ancam Kejagung

Kompas.com - 05/01/2011, 15:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra  mengancam akan mengadukan Kejaksaan Agung ke Mahkamah Internasional apabila Kejagung "ngotot" melimpahkan perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ke pengadilan meski sudah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan dirinya.

Seperti diberitakan, hari ini mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekuin Kwik Kian Gie memberikan kesaksian yang meringankan Yusril. "(Kalau) mereka (kejaksaan) masih ngotot membawa ke pengadilan, ya saya terpaksa bawa ini ke sidang dewan HAM," ujar Yusril, Rabu (5/1/2011), saat dihubungi wartawan.

Yusril meyakini dalam kebijakan Sisminbakum tidak ditemukan bukti yang mengarah pada kerugian negara. "Nggak ada dasar membawa ke pengadilan dan mereka sebenarnya hanya mau menghukum saya dengan pendekatan politik, bukan hukum. Pemerintah Indonesia bisa diadili di Dewan HAM, sebagai suatu negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak individu," Yusril mengancam.

Ia pun merasa percaya diri apabila kasus ini sampai dibawa ke Dewan HAM di PBB, belum tentu kejaksaan bisa menang melawan dirinya. "Orang di MK saja mereka kalah, apalagi di Dewan HAM PBB. Terus terang, ya saya nggak bermaksud mempermalukan Pemerintah Indonesia di forum internasional," kata Yusril.

Selain itu, putusan Mahkamah Agung yang membebaskan bawahan Yusril, yakni mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman Romli Atmasasmita, juga semakin menegaskan bahwa Sisminbakum tidak merugikan negara. "Ya, mereka tahu dirilah kalau memang kasus ini sudah ada putusan MA seperti itu bunyinya. Sebenarnya tidak ada dasar membawa ke penyidikan," ucapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kesaksian Jusuf Kalla dan Kwik Kian Gie hari ini juga akan semakin mendukung argumentasinya bahwa tidak ada yang salah dalam praktik Sisminbakum. "Saya pikir cobalah jangan permain-mainkan saya terlalu jauh. Saya bukan terlalu kecil untuk bisa mereka permainkan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com