PKB: Tahun 2011 Bebas Konflik SARA

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan, tahun 2011 tidak ada lagi kekerasan dengan berkedok agama. Hal itu disampaikan Muhaimin dalam pidato politik akhir tahun di Jakarta, Selasa (28/12), di hadapan pemuka agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu serta aktivis sosial dan politisi PKB.

”Tahun ini muncul eksklusivisme kelompok tertentu mengatasnamakan agama dan kelompok, lalu memaksakan kehendak. Bahkan, di beberapa tempat, sejumlah kepala daerah menjadi alat untuk menjalankan tindakan diskriminatif dan anti-Pancasila. Ini tidak boleh terjadi pada tahun 2011,” kata Muhaimin, disambut tepuk tangan hadirin.

Menguatnya eksklusivisme kelompok tertentu di dalam masyarakat yang disertai tindak kekerasan dan main hakim sendiri menjadi catatan buruk kehidupan berbangsa pada tahun 2010.

Dia menjanjikan, jajaran anggota parlemen PKB dari pusat hingga daerah serta para pengurus lainnya menjadi ujung tombak untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan melawan upaya merusak keberagaman Indonesia. Sebab, keberagaman merupakan modal utama bangsa Indonesia menapaki masa depan, seperti ditegaskan kembali oleh almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai guru bangsa.

Muhaimin mengingatkan, terjadi cacat sejarah jika bangsa Indonesia mengalami diskriminasi. Pluralisme merupakan hal final dan tidak bisa ditawar lagi. PKB akan berdiri di barisan paling depan untuk menjaga keberagaman Indonesia.

Menurut Muhaimin, PKB menolak bentuk pengingkaran keberagaman Indonesia. Untuk itu, dia mengajak masyarakat Indonesia meneguhkan pluralisme sehingga menjadi dasar utama kehidupan rakyat Indonesia.

Selain menjaga keberagaman, pidato politik itu mengingatkan pentingnya membangun kemandirian secara ekonomi. Hal itu bisa dicapai dengan langkah awal menegakkan hukum yang adil.

Muhaimin mengingatkan, ada empat skandal besar perekonomian, yakni kasus Bank Century, suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, kasus letter of credit fiktif, dan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Selama tahun 2010, penegakan hukum masih mengalami persoalan. (ONG)