Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Kebebasan Beragama Dijamin Negara

Kompas.com - 27/12/2010, 22:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada perayaan Natal Nasional 2010 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (27/10/2010) menegaskan, kebebasan menjalankan ibadah di Indonesia dijamin pemerintah. Presiden mengatakan, kemajemukan bangsa harus menjadi sebuah kekuatan, yang harus sikapi dengan penuh rasa syukur dan diimbangi perbuatan-perbuatan positif.

"Pemerintah terus berkomitmen menjaga kemajemukan dan sendi-sendi kebebasan beragama. Pemerintah juga terus menjaga agar tidak ada pihak lain yang menyakiti saudaranya karena berbeda agama, paham politik, dan identitas sosial lainnya. Kebebasan dan kerukunan beragama bukanlah semata-mata tekstual konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata Presiden.

"Lebih dari itu semua, masyarakat harus menumbuhkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghormati satu dengan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hakekat prinsip hidup berdampingan dalam perbedaan, dan prinsip kebebasan beragama dalam bingkai toleransi," ujarnya.

Pemerintah, sambung Presiden, juga terus mendorong terpeliharanya kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Pemerintah terus mendorong antar umat beragama di tanah air untuk berdialog dan bertatap muka dalam berbagai aktivitas. Dunia internasional, lanut Presiden, juga sangat mengharapkan peran Indonesia dalam mengembangkan demokrasi dan harmoni antar peradaban.

"Di sinilah pentingnya dialog antarperadaban, dialog antarumat beragama, dan dialog antaraumat manusia sejagat. Kepercayaan Internasional itu merupakan bukti dan harapan nyata, bahwa kita semua harus mengedepankan cinta kasih, serta berperan aktif dalam kerukunan hidup intra dan antar umat beragama di seluruh lapisan masyarakat," kata Presiden.

Presiden yakin, dengan makin tumbuhnya kesadaran akan perbedaan, keragaman dan toleransi, Indonesia telah memiliki modal sosial utama dalam menatap masa depan dengan penuh harapan dan optimisme.

"Mari kita letakkan kepentingan bangsa kita di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Mari kita hormati konstitusi dan tatanan kehidupan bernegara yang demokratis, melalui perilaku nyata dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com