JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa berpendapat, Pemilihan Gubernur secara langsung masih merupakan pilihan terbaik. Hal itu dikatakannya menanggapi draf RUU Pilkada yang disusun pemerintah dan salah satunya mengatur perubahan sistem pemilihan kepala daerah, khususnya Gubernur.
Pemerintah, dalam draf tersebut mengusulkan agar pemilihan dilakukan oleh DPRD. "Kalau menilik sejarahnya, pilkada langsung itu kan sebagai koreksi atas pilkada yang sebelumnya oleh DPRD. Soal pilkada, saya melihat pilkada langsung masih jadi pilihan yang terbaik," kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/12/2010).
Pemilihan oleh DPRD, dikhawatirkan Saan, akan menimbulkan berbagai persoalan dan kekeliruan. Segala kekurangan yang masih terjadi pada pilkada langsung, menurutnya, harus dibenahi agar ke depannya lebih baik. "Tapi jangan lantas kembali ke masa lalu, ke DPRD," ujarnya.
Paranoid Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD menunjukkan ketakutan pemerintah yang sangat besar alias paranoid atas kekuatan daerah.
"Para stakeholders seperti paranoid dengan masa lalu di mana negara serikat pernah kita lakukan. Kalau NKRI sudah final, jangan ada dusta diantara kita. Pemda harus mengemban kepentingan nasional sebagaimana dimaktub dalam UUD 1945," kata Siti.
Kesepakatan berdemokrasi dalam bingkai NKRI, tegasnya, harus dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Namun, Siti memberikan catatan, harus ada evaluasi terhadap otonomi yang dijalankan selama ini.
"Selama ini kan otonomi daerah diatur berdasar kepentingan rezim. Sehingga berganti-ganti kebijakan. Intinya, jangan provinsi dimandulkan, justru penguatan peran provinsi itu haru riil," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.