Muncul Gerakan untuk Mempermalukan Para Koruptor

NEW DELHI, KAMIS - Ribuan warga negara India tampaknya sudah sangat muak dengan berbagai praktik dan perilaku korupsi yang terjadi di sekeliling mereka sehari-hari.

Mulai dari praktik korupsi yang dilakukan sebuah perusahaan besar yang menipu miliaran dollar Amerika Serikat, kontrak pengadaan kertas tisu toilet perkampungan atlet yang tidak masuk akal saat event pertandingan olahraga antarnegara anggota persemakmuran (Commonwealth Games) bulan lalu, sampai ke praktik korupsi kecil-kecilan saat membuat akta kelahiran atau surat keterangan pendaftaran sekolah.

Saking muaknya, ribuan warga negara India mengambil inisiatif sendiri dengan mencoba mempermalukan para pelaku korupsi, yang terbukti bersalah, secara online. Adalah organisasi nirlaba berbasis di Bangalore, Janaagraha, yang merespons keresahan dan kemarahan yang dirasakan sejumlah warga negara India tadi dengan merancang dan membangun sebuah situs web, IPaidABribe.com (IPAB), Agustus lalu.

Mereka yang marah dan frustrasi dapat memanfaatkan IPAB untuk menceritakan dan saling berbagi tentang praktik korupsi yang mereka alami sehari-hari dalam sebuah forum diskusi.

India memang terkenal dengan praktik korupsinya. Menurut data badan antikorupsi global, Transparency International, indeks persepsi korupsi India berada di posisi ke-87 atau 10 tingkat di bawah China, dengan nilai skor 3,3 poin dari besaran skor terbaik 10 poin.

Situs web IPAB disambut baik masyarakat India. Sedikitnya 2.000 orang telah mendaftarkan diri mereka dan terlibat aktif menceritakan pengalaman mereka menghadapi perilaku koruptif aparat birokrasi.

Beberapa cerita seperti seorang pemilik restoran yang dimintai sejumlah uang agar bisa mendapat izin menjual minuman keras. Ada pula seseorang yang mengadu diancam aparat petugas pajak agar menyetor sejumlah uang jika tidak mau dipersoalkan pajaknya. Yang menarik, seorang dokter mengaku dimintai uang ketika akan mengoperasi seorang pasien di rumah sakit yang dibiayai publik.

Situs IPAB tampaknya berhasil mengundang perhatian dan respons dari para aparat pemerintah di India. Terkait isu suap dalam pengurusan surat izin mengemudi, Komisioner Transportasi Karnataka, Bashkar Rao, mengontak IPAB sekaligus mengingatkan para aparatnya di kantor transportasi regional.

”Kondisi seperti itu memang sangat memalukan. Namun, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka yang ingin cepat-cepat dan lalu menyuap. Pelayanan publik di negeri ini memang sangat lamban karena seluruh infrastruktur sudah sangat tertinggal dan bermasalah,” ujar Rao.

Lebih lanjut, kenyataan seseorang harus menyuap jika ingin urusannya cepat beres tidak lagi sekadar memicu kemarahan masyarakat, tetapi sudah membuat mereka frustrasi dan malu terhadap dirinya sendiri. Seorang perempuan yang mengaku membayar sejumlah uang untuk dipermudah mengurus surat izin mengemudinya mengaku benci tinggal di India yang serba harus menyuap.

”Akan tetapi, saya merasa tak berdaya karena kenyataannya saya sangat membutuhkan surat izin mengemudi itu. Saya merasa sangat malu dan tidak keruan karena harus membayar suap seperti itu,” ujarnya. (AFP/DWA)