Sri Mulyani Mulai Disebut Calon Presiden

Jakarta, Kompas - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dianggap memiliki integritas dan pantas dicalonkan sebagai calon presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Hal ini mengemuka dalam diskusi dan peluncuran situs www.srimulyani.net di Jakarta, Kamis (30/9). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ”Etika Publik” adalah dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Setyo Wibowo, budayawan Goenawan Mohamad, peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, dan advokat Melli Darsa.

Acara ini dihadiri advokat Todung Mulya Lubis, tokoh pers Aristides Katoppo, dan tokoh Angkatan 1966, Rahman Tolleng. Situs yang dikelola oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu diinspirasi oleh integritas Sri Mulyani yang membela kepentingan publik dari rongrongan politik koruptif elite kekuasaan.

”Praktik politik malu-malu kucing sudah bukan zamannya lagi. Ini bagus, empat tahun sebelum pemilu sudah kampanye,” kata Ikrar Nusa Bhakti.

Ia menyebutkan, modal politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tadinya tinggi dengan pemilu sudah mulai sirna. Hal ini terlihat pada kasus terakhir pecahnya koalisi partai politik pendukung SBY-Boediono dalam penentuan calon Kepala Polri.

Setyo Wibowo dalam paparannya menyatakan, saat ini orang yang hidup benar biasanya malah sengsara. Orang yang benar itu tidak butuh pencitraan.

Ia juga menyoroti bagaimana tidak ada kesejahteraan merata yang merupakan esensi demokrasi yang sebenarnya. ”Tingkat ketidakadilan yang paling tinggi terjadi ketika yang tampak adil padahal sedang bikin yang tidak adil,” katanya.

Ikrar juga menyebutkan Sri Mulyani sebagai sosok yang mampu berkomunikasi politik dengan baik.

Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, yang memberikan tanggapannya menyebutkan, Sri Mulyani dengan integritasnya akan memberikan standar minimal pada posisi presiden, sama seperti ia telah memberikan standar minimal bagi posisi menteri keuangan.

”Siapa pun yang menjadi menteri keuangan pasti akan dibandingkan dengan Sri Mulyani,” kata Ikrar.

Goenawan Mohamad membuka paparannya dengan menyatakan pihaknya tidak ingin menjadikan Sri Mulyani sebagai pahlawan. Namun, yang diperlukan adalah tindakan kepahlawanan. Menurut dia, hukum moral lebih tinggi posisinya karena berasal dari diri sendiri.

Melli Darsa menyoroti hubungan antara pejabat publik yang harus menegakkan etika publik dan penegakan hukum. Hal itu, menurut dia, adalah sebuah kewajiban karena para pejabat itu adalah pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola aset negara. (EDN)