1.142.751 Sarjana Siap Jadi Penganggur

Kompas.com - 23/09/2010, 16:47 WIB
EditorBenny N Joewono

SALATIGA, KOMPAS.com — Sarjana pencari kerja dan bukan menciptakan lapangan kerja telah mengakibatkan peningkatan penganggur intelektual di Indonesia, demikian dikatakan Koordinator Peneliti Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kemnakertrans, Profesor Zantermans Rajagukguk.

"Meningkatnya jumlah pengangguran intelektual di Indonesia diakibatkan oleh sarjana yang orientasinya mencari kerja, tapi bukan menciptakan pekerjaan," katanya, di sela seminar "Tenaga Intelektual dalam Perspektif Pengusaha" di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2010).

Jumlah penganggur intelektual lulusan perguruan tinggi di Indonesia pada 2010 mencapai 1.142.751 orang atau naik 15,71 persen dibandingkan dengan 2009.

Ia mengatakan, jumlah penganggur intelektual itu terdiri atas lulusan diploma sebanyak 441.100 orang dan sarjana 701.651 orang.

Ia mengemukakan, penyebab banyaknya penganggur intelektual itu, antara lain, terbatasnya atau semakin menurunnya daya serap sektor formal terhadap tenaga kerja dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar.

"Adanya ketidaksesuaian pendidikan dengan lapangan usaha mengakibatkan para sarjana menganggur sehingga banyak sarjana yang bekerja apa adanya, meski gajinya tidak mencukupi kebutuhan," katanya.

Selain itu, kata dia, belum bersinerginya kalangan dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi, dan pemerintah juga membuat jarak yang semakin lebar antara tenaga kerja yang melimpah dan peluang usaha yang semakin terbatas.

"Tidak bisa dimungkiri kalau para sarjana masih kurang berminat dalam berwirausaha, mereka masih berorientasi sebagai pekerja upahan," katanya.

Ia mengemukakan, upaya mengurangi jumlah penganggur antara lain melalui pelaksanaan sistem pendidikan berbasis keterampilan dan kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dan dunia usaha.

Kerja sama lembaga pendidikan tinggi dengan dunia usaha, katanya, harus bersifat mutualistik.

"Melalui kerja sama ini, lembaga pendidikan tinggi dapat mempelajari dan menyerap perkembangan teknologi dan perkembangan atau perubahan tren produksi sehingga lulusan yang dihasilkan akan selalu sesuai dengan kebutuhan pasar," katanya.

Pihaknya juga merekomendasikan pembenahan sistem pelatihan kerja yang dilakukan berbagai departemen dan perguruan tinggi supaya selaras antara pendidikan dan dunia kerja.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X