Studi Banding ke Luar Negeri Dikritik

Jakarta, Kompas - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ke lima negara dikritik. Studi banding yang diagendakan anggota dewan dari Komisi IV dan X dengan anggaran Rp 3,7 miliar ini dinilai sebagai pemborosan.

Kritik itu disampaikan Uchok S Khadafi, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), di Jakarta, Selasa (14/9). Kunjungan kerja ini diagendakan selama tiga minggu pada September sampai awal bulan Oktober 2010.

Komisi IV DPR direncanakan akan mengunjungi dua negara, yaitu Belanda dan Norwegia, sedangkan komisi X akan mengunjungi tiga negara, yaitu Afrika Selatan, Korea selatan, dan Jepang.

”Tujuan kunjungan Komisi IV ke Belanda dan Norwegia berkaitan dengan studi banding bidang pertanian dalam rangka menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hortikultura,” kata dia.

Komisi X DPR berencana ke Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Jepang juga berkaitan dengan studi banding yang berkaitan dengan RUU Pramuka.

”Alasan ini mengada-ada. Karena, dari pemantauan kami, staf ahli DPR telah menyelesaikan DIM (daftar inventaris masalah), baik untuk RUU Pramuka maupun RUU Hortikultura,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut Uchok, kunjungan itu tidak diperlukan karena DIM sudah selesai semua dan tinggal dibahas bersama anggota DPR. ”Jadi, kalau anggota DPR tetap memaksa ke luar negeri, itu hanya untuk sekadar jalan-jalan serta menghambur-hambur uang negara saja,” kata dia.

Uchok menambahkan, anggaran kunjungan ke luar negeri sebesar Rp 3,7 miliar dinilai juga tidak peka dengan kondisi nasional yang masih disesaki rakyat miskin.

Minta tolong

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyatakan, perjalanan sejumlah anggota komisinya ke Belanda betul-betul diperlukan. Perjalanan itu juga sudah dijadwalkan dan direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya.

”Tolong, sebelum menyampaikannya ke publik, LSM mengomunikasikan kritik mereka ke DPR terlebih dahulu. Kami terbuka untuk bicara dengan siapa saja,” ujar Firman, Selasa (14/9), di Jakarta.

Sejumlah anggota Komisi IV memulai perjalanan ke Belanda, kemarin. Perjalanan itu dilakukan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Hortikultura. ”Belanda sangat maju dalam hal hortikultura. Perjalanan ini dijadwalkan dilakukan sebelum Lebaran, tetapi parlemen Belanda masih dalam masa reses pada saat itu sehingga baru bisa dilakukan sekarang,” ujar Firman.

Ia juga menjelaskan bahwa dana untuk membiayai perjalanan itu berasal dari anggaran rutin. (aik/ato)