Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengawasan Laut Indonesia Belum Ideal

Kompas.com - 15/08/2010, 21:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan, Adji Sularso, mengungkapkan pengawasan wilayah perbatasan perairan RI masih jauh dari ideal. Pasalnya, sumber daya manusia serta infrastruktur masih terbilang minim.

"Kita akui kalau personil, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kita miliki saat ini masih sangat minim, sehingga pengawasan masih kurang maksimal," ujarnya, Minggu (15/8/2010), di Hotel JW Mariott, Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) hingga kini, pemerintahan RI hanya memiliki 23 kapal patroli yang berukuran 28 m x 36 m. Setiap kapal tersebut diawaki oleh 15 anak buah kapal (ABK). Sementara itu, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di KKP masih berjumlah 900 orang.

"Idealnya dengan daerah perairan indonesia, kita punya 70 kapal patroli. Tapi tergantung dari APBN, supaya kita lebih mengefisiensikan kapal dan surveilence udara," ujar Ajie Sularso.

Ke depannya, Menteri Kelautan dan Perikanan akan memperjuangkan dana APBN operasi bersama yang melibatkan tim pengawas KKP dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. "Kalau kita laksanakan itu bukan dua atau tiga kapal tapi ratusan kapal akan tertangkap. Kita akan ambil langkah itu (operasi bersama)," ujarnya.

Beberapa kapal patroli akan segera dipersenjatakan, saat ini para pengawas patroli laut tengah berlatih menggunakan senjata tersebut. "Kalau sekarang personil kita paling yang punya senjata. Satu kapal paling hanya satu yang pegang senjata. Ke depan, kapal akan segera dipersenjatai," ungkap Ajie.

Akibat minimnya personil dan infrastruktur yang dimiliki KKP, pemerintah sering kali kecolongan. Selama tahun 2009 ada 14 kasus kapal ikan Malaysia yang melakukan pelanggaran di perairan Natuna, Selat Malaka, dan perairan Kepri, dan hampir semuanya diputuskan kapal dirampas untuk negara. Sementara di tahun 2010, terdapat 10 kasus pelanggaran yang dalam proses hukum di perairan yang sama. Dalam setahun, Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 20 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com