Jejak Darah di Balik Bisnis Berlian

Rakaryan Sukarjaputra

Kilau sebutir berlian memukau jutaan manusia di seluruh dunia. Pantaslah bila harga berlian terbilang mahal. Sadar akan nilai ekonomi yang tinggi, banyak orang di negara-negara yang memiliki kekayaan mineral itu kemudian menjadikan berlian sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan berbagai ambisi mereka. Dunia pun kemudian gempar dengan dikeluarkannya laporan pemanfaatan berlian untuk membiayai aksi-aksi kekerasan dan merebut kekuasaan pemerintahan. Istilah blood diamond pun kemudian dipopulerkan untuk membedakan berlian yang berlumuran darah dengan berlian yang ditambang secara bersih dan tidak terkait dengan konflik kekerasan di negara sumber asal batu mulia itu.

Film Blood Diamond (2006), yang dibintangi Leonardo DiCaprio, adalah salah satu gambaran bagaimana berlian terkait sangat erat dengan perang sipil di Sierra Leone (1996-1999), dan bagaimana berlian telah menjadi alat untuk membeli berbagai macam persenjataan untuk melakukan kekerasan dan penggulingan kekuasaan.

Penggunaan berlian sebagai alat kekerasan dan konflik itulah yang kemudian menyadarkan dunia akan perlunya sebuah sistem untuk mencegah penggunaan berlian sebagai alat kekerasan. Hasilnya adalah dibuatnya Skema Sertifikasi Kimberley Process.

Skema Sertifikasi Kimberley Process (KP) adalah sebuah skema sertifikasi internasional antarpemerintah yang dibentuk untuk mencegah perdagangan berlian untuk mendanai konflik. Skema ini diluncurkan pada Januari 2003 dari pertemuan wakil-wakil industri berlian, wakil-wakil negara pedagang dan produsen berlian, dan sejumlah lembaga nonpemerintah (NGO) di Kimberley, Afrika Selatan, sejak tahun 2000. Dorongan untuk adanya sertifikasi internasional berlian itu sudah sejak 1998 dikampanyekan Global Witness, salah satu lembaga nonpemerintah yang menaruh perhatian terhadap pemanfaatan kekayaan alam dan kaitannya dengan konflik. Pada November 2002, Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan (DK) PBB juga mendorong adanya sertifikasi bebas konflik itu.

Sertifikasi berlian

Berdasarkan skema ini, pemerintah-pemerintah di negara produsen berlian diharuskan memberikan sertifikasi bahwa berlian kasar yang mereka jual terbebas dari pertumpahan darah. Negara-negara yang berpartisipasi dalam KP terlebih dahulu diharuskan memiliki legislasi untuk memberlakukan KP. Mereka juga diharuskan membuat sistem pengawasan untuk impor dan ekspor berlian kasar. Tujuannya adalah untuk mencegah berlian berdarah bisa memasuki sistem KP itu.

Para partisipan KP (pemerintah) dan pengamat (industri berlian dan NGO) bertemu sekali dalam setahun untuk mendiskusikan implementasi skema ini. Beberapa kelompok kerja memantau pelaksanaan skema itu oleh para peserta KP, memantau akses aplikasi untuk bergabung, mengumpulkan dan menganalisis statistik, dan mendiskusikan masalah-masalah teknis.

Sebagai sebuah mekanisme pengaturan, KP memang diperlukan mengingat negara-negara yang kaya berlian, khususnya di Afrika Barat, yaitu Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, dan Pantai Gading, kerap kali dilanda konflik dan pemerintahannya lemah karena terus dirongrong para panglima perang yang mendapatkan dana dari bisnis berlian.

Meski sudah ada Kimberley Proses, diakui Global Witness, berlian berlumur darah masih tetap ada dan memasuki perdagangan resmi. Akan tetapi, adanya skema itu membuat berlian-berlian yang berasal dari wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak lebih sulit memasuki pasar internasional.