Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY, Bicaralah...

Kompas.com - 01/06/2010, 15:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak mengeluarkan pernyataan mengenai serangan Pasukan Komando Angkatan Laut Israel terhadap kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina.

Pernyataan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mengatakan bahwa pemerintah mengecam serangan dinilai belum cukup. "Statement harus keluar dari Presiden," lontar mantan Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan, di Kantor Kontras di Jakarta, Selasa (1/6/2010).

Ikut hadir para penggiat HAM lain, seperti Usman Hamid, Romo Benny, Kyai Maman, Ade Sitompul, Rafendi Jamin, dan Rumadi.

Asmara menjelaskan, Presiden harus melontarkan pernyataan mengecam serangan pasukan Israel kepada kapal yang juga mengangkut aktivis dari Indonesia itu. "Mengutuk serangan harus keluar dari mulut Presiden. Jangan lagi memakai kata insiden atau peristiwa, itu serangan," lontar dia.

Selain itu, kata Asmara, Indonesia harus mengambil sikap tegas dengan membawa serangan itu ke Dewan Keamanan PBB. "Serangan itu kejahatan internasional. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai negara demokratis yang menjunjung HAM," ucap dia.

Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, pemerintah harus mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan membentuk tim investigasi independen atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Setelah itu, DK PBB mendorong hasil investigasi tersebut hingga ke Mahkamah Internasional.

"Memutuskan pengerahan pasukan perdamaian PBB untuk mencegah situasi memburuk. Masyarakat internasional juga harus mengisolasi Pemerintah Israel dalam pergaulan diplomasi dunia," tegas Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

    Nasional
    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

    Nasional
    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

    Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

    Nasional
    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

    Nasional
    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

    Nasional
    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

    Nasional
    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

    Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

    Nasional
    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

    Nasional
    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

    Nasional
    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

    Nasional
    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

    Nasional
    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com