Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parliamentary Threshold 5 Persen, Berat!

Kompas.com - 31/05/2010, 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfidz berpendapat, usulan peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 5 persen merupakan syarat yang berat.

Sebelumnya, PT pada Pemilu 1999 lalu sebesar 2,5 persen dan meloloskan 9 partai ke Senayan. Usulan peningkatan PT masih dibahas di Komisi II DPR dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. "Sekarang ini terasa berat dengan 5 persen. Nanti, kita akan bicarakan sesuai dengan kondisi sekarang ini," kata Irgan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/5/2010).

Alasan penyederhanaan partai politik, menurutnya, tidak memerhatikan atmosfer politik saat ini. "Kalau sekarang banyak partai, memang atmosfer politiknya begitu. Tidak bisa didominasi satu atau dua partai," ujarnya.

PPP sendiri pada Pemilu 2009 lalu memperoleh 5,6 persen suara. Jika peningkatan PT itu disetujui, dengan partai yang ada saat ini, kemungkinan pada Pemilu 2014 mendatang hanya meloloskan enam partai, yaitu Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Itu pun dengan catatan perolehan suaranya tidak jauh dari Pemilu 2009 lalu.

"Tetapi, peningkatan PT itu akan mengurung atau menegasikan partai yang mendapatkan suara di bawah 5 persen. Pasti akan ada kelompok atau komponen yang tidak terwakili dan mengganggu stabilitas," kata dia.

Idealnya, menurut Irgan, PT berada di kisaran 2,5 hingga 3 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com