Komunitas Intelijen Harus Deteksi Kerawanan Pilkada

Jakarta, Kompas - Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Komunitas Intelijen Daerah atau Kominda tahun 2010 yang dihadiri wakil kepala daerah sebagai Ketua Kominda di Jakarta, Senin (26/4).

Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan Kominda untuk melakukan deteksi dini agar masalah-masalah rawan yang bisa menimbulkan konflik bisa segera diatasi.

”Jangan sampai ada orang membonceng pula. Dengan suasana pilkada, yang ada pergerakan massa, banyak orang yang mau membonceng. Hal ini perlu diwaspadai,” ungkap Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Gamawan menyebutkan adanya tiga peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu bentrokan fisik Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat Tanjung Priok, konflik horizontal antarmassa pendukung pasangan calon wali kota atau calon bupati yang terjadi di Ternate, Tanjung Pinang, Mojokerto, dan Nabire, serta konflik hubungan industrial PT Drydocks di Batam.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nur Hidayat Sardini mengatakan, praktik politik uang begitu merebak pada pemilu kepala daerah yang telah berlangsung di sejumlah kabupaten di Indonesia. Bawaslu sudah menindaklanjuti masalah itu ke polisi untuk proses hukum.

Koordinator Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Jufri, dalam keterangan pers, Minggu (25/4), mengatakan, hampir semua calon kepala daerah melakukan kampanye di luar jadwal, seperti yang terjadi pada Pilkada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Pangkep (Sulsel). ”Pelanggaran terjadi karena penetapan calon dengan jadwal kampanye memiliki rentang waktu yang berjauhan,” kata Jufri. (riz/wer/sie)