Bambang: Kenaikan TDL Harus Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diajukan pemerintah harus ditolak karena sangat membebani rakyat. "Saat ini, tidak ada urgensi bagi pemerintah mengajukan kenaikan TDL sementara PT PLN sendiri tidak mengajukan kenaikan," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (23/4/2010).

Menurut Bambang, alasan pemerintah menaikkan TDL diperlukan agar tidak terjadi pembengkakan subsidi listrik dan BBM tidak dapat diterima. "Bila hal ini (kenaikan TDL) dipaksakan akan sangat memberatkan masyarakat dan imbasnya mengenai pula ke para pengusaha kecil-menengah yang baru saja dihadapkan pada serbuan produk-produk China setelah berlakunya ACFTA," kata Bambang.

Bambang khawatir bayang-bayang PHK akan benar-benar terjadi jika pemerintah memaksakan kenaikan TDL tersebut. "Pemerintah seharusnya lebih pro-aktif mencari langkah-langkah lain yang bisa dilakukan untuk menutup defisit anggaran," katanya.

Bambang mengusulkan agar pemerintah harus berani negosiasi ulang dengan kreditor asing untuk menunda pembayaran utang agar tidak membebani anggaran belanja pemerintah.

Sementara terkait pembahasan APBNP 2010 yang saat ini masih dibahas antara pemerintah dan DPR, Bambang menilai postur APBNP 2010 sangat tidak berpihak kepada rakyat. "Ketidakberpihakan ini terlihat dari sejumlah indikator dalam pengalokasian dan revisi yang diusulkan pemerintah. Seperti tampak dalam besarnya pembayaran pinjaman utang luar negeri yaitu Rp 16,924 triliun jika dibandingkan dengan program ketahanan pangan yang hanya sebesar Rp 14,252 triliun," jelas Bambang.

Bambang menambahkan, hal ini jelas sekali melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang telah ditetapkan pemerintah sendiri.