Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuk Koalisi, PDI-P Rugi

Kompas.com - 31/03/2010, 18:48 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan rugi jika memilih berkoalisi dengan pemerintah. Citra partai itu akan rusak dan bisa ditinggalkan pemilih.

Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, mengatakan, menjadi oposan adalah pilihan realistis PDI-P saat ini. Pilihan itu sudah membuat PDI-P mendapat tempat khusus di mata pemilih.

"Rekam jejak PDI-P sebagai oposan sudah bagus dan diapresiasi masyarakat. Soal dalam pemilu kemarin belum mendapat dukungan banyak, itu karena PDI-P belum mengelola peran sebagai oposan dan dukungan dengan baik," ujarnya di Surabaya, Rabu (31/3/2010).

"Partai itu justru akan rugi jika berkoalisi. Masyarakat akan memandang PDI-P memanipulasi dukungan demi mengejar kekuasaan. Citra PDI-P di mata pemilih akan rusak dan itu akan sangat merugikan bagi partai politik masa kini," sambungnya.

Menjadi bagian dari koalisi, menurut Airlangga, belum tentu menguntungkan. Berdasarkan pengalaman pemerintahan sebelumnya, prestasi pemerintah lebih dikenal sebagai prestasi Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. "Sementara kalau ada hasil buruk, partai penyokong akan ikut menanggung akibatnya. PDI-P akan ikut merasakan itu juga bila berkoalisi," ujarnya.

"Koalisi saat ini hanya akan menguntungkan segelintir elite PDI-P saja. Sementara partai secara keseluruhan cenderung akan dirugikan. Oposisi atau tidak akan ditentukan pihak mana yang akan berkuasa di PDI-P setelah Kongres Bali," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Nasional
Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com