PDI-P Tidak Lagi Menjadi Oposisi

Denpasar, Kompas - Mengantisipasi terjadi sesuatu pada pemerintahan di tengah jalan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memperbarui posisi politiknya dalam lima tahun ke depan. PDI-P tidak lagi memosisikan diri sebagai partai oposisi, tetapi menjadi partai penyeimbang yang prorakyat.

Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung menyampaikan hal itu dalam perbincangan dengan Kompas di sela-sela Rapat Panitia Kongres PDI-P di Inna Grand Bali Beach Hotel, Jumat (19/3). Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memimpin langsung rapat tersebut. Kongres PDI-P akan diadakan di Bali, 4-9 April 2010.

Menurut Pramono, PDI-P akan menitikberatkan pada konsistensi pembelaan rakyat. Materi utama pidato politik Ketua Umum dalam kongres nanti akan menekankan posisi partai sebagai penyeimbang yang berada di tengah. ”Kalau prorakyat akan kita dukung, tidak prorakyat akan kita kritisi. Dalam konteks itu, akan ada elaborasi,” ucapnya.

Ketika ditanya lagi lebih tegas apakah PDI-P tidak lagi menjadi oposisi dan di luar pemerintahan, seperti yang diputuskan dalam Kongres PDI-P 2004, Pramono mengatakan, ”Yang jelas, dalam lima tahun ke depan, persoalan koalisi atau oposisi tidak lagi menjadi hal yang membebani partai. Kan, siapa tahu, di tengah jalan ada sesuatu yang kemudian kita berada di dalam pemerintahan. Kalau kemarin kan tidak bisa karena kongres memutuskan oposisi dalam lima tahun,” paparnya.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Tjahjo Kumolo, yang juga menjadi ketua panitia pelaksana kongres, membenarkan adanya wacana tersebut.

Di Medan, Taufiq Kiemas juga berpendapat, dalam kabinet presidensial tidak ada oposisi. PDI-P akan tetap kritis terhadap pemerintahan yang tidak prorakyat. ”Tetapi mendukung pemerintahan yang prorakyat,” katanya.

Taufiq mengatakan, PDI-P menjajaki kemungkinan aliansi baru dengan partai-partai seideologi, yaitu yang yang mengusung empat pilar berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, Taufiq mengelak menjawab secara rinci ketika ditanya apakah aliansi seideologi itu mencakup PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Ia hanya mengatakan, hal itu akan diputuskan di kongres.

Kecil kemungkinan

Sebenarnya, menurut M Qodari dari Indo Barometer dan Yudi Latif dari Reform Institute, Jumat, secara terpisah di Jakarta, PDI-P dan Partai Demokrat saling membutuhkan untuk berada dalam satu koalisi. Namun, selama Megawati Soekarnoputri masih berperan penting di PDI-P, koalisi partai itu dengan Partai Demokrat diduga kecil kemungkinan terjadi.