Pilkada Habiskan Rp 49,3 Miliar

Sukabumi, Kompas - Pemilihan bupati dan wakil bupati Sukabumi tahun 2010 akan menghabiskan dana Rp 49,3 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Rp 44,8 miliar dan Panitia Pengawas Rp 4,5 Miliar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Iwan Ridwan mengatakan, anggaran tersebut diprediksi cukup untuk dua putaran pemilihan. "Awalnya dana yang akan disetujui sebesar Rp 33 miliar. Namun, setelah melalui berbagai pembahasan dan ada kemungkinan pemilihan berlangsung dua putaran, akhirnya anggaran disetujui sebesar Rp 49,3 miliar," kata Iwan, Selasa (26/1).

Anggaran sebesar itu, kata Iwan, telah disepakati dan disetujui eksekutif dan legislatif. Menurut dia, kesepakatan menyediakan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati hingga Rp 49,3 miliar itu dicapai dengan maksud melakukan antisipasi. "Kalau memang hanya satu putaran, toh dana yang harus dipertanggungjawabkan adalah dana yang sudah digunakan. Kalau tidak kita anggarkan untuk dua putaran, tetapi ternyata pemilihan harus berlangsung dua putaran, justru nanti akan menjadi persoalan," kata Iwan.

Anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang membidangi hubungan masyarakat, Lidia, berharap anggaran bisa secepatnya dicairkan. "Kami berharap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pemilihan bisa segera dibiayai," ujarnya.

Verifikasi faktual

Dalam waktu dekat ini, yakni mulai 5 Februari, KPU Kabupaten Sukabumi akan mulai melakukan verifikasi untuk syarat administrasi pencalonan dari jalur perseorangan. Salah satu syarat administrasi yang harus diverifikasi KPU dari jalur perseorangan adalah lampiran dukungan berupa kartu identitas kependudukan.

Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Sukabumi yang rencananya dilakukan pada 27 Mei, syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan adalah 69.190 calon pemilih. Lidia mengatakan, verifikasi yang akan digunakan adalah verifikasi faktual.

"Dengan jenis verifikasi itu pelaksana pemilu harus melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik kartu identitas kependudukan yang dilampirkan oleh calon perseorangan. Kami tidak bisa melakukan uji petik karena terkait dukungan untuk pencalonan," katanya.

Ia menyatakan, tahapan verifikasi dukungan untuk calon perseorangan itu sangat penting sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk penyedia anggaran.

Pengurus Majelis Sinergi Kalam/Forum Diskusi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Sukabumi, Ferdhiman Putera Bariguna, menilai, kebutuhan anggaran untuk pemilihan dua putaran sebesar Rp 49,3 miliar itu masih wajar karena APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2010 mencapai Rp 1,3 triliun.

"Yang penting proses pilkada itu bisa memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Itu yang selama ini masih menjadi persoalan di banyak daerah. Kualitas pilkada tidak terlalu bagus karena penyelenggara pemilu gagal melakukan pendidikan politik dengan baik," kata Ferdhiman. (aha)