Ini Alasan Kalla Tolak "Blanket Guarantee" Kala Itu...

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla buka-bukaan soal argumennya ketika menolak usulan sejumlah pihak yang mengusulkan kebijakan blanket guarantee 100 persen ketika menghadapi krisis pada tahun 2008.

Menurut Kalla, kemungkinan besar justru kondisi perekonomian Indonesia akan makin kocar-kacir jika kebijakan itu diterapkan. "Blanket guarantee memang banyak diperdebatkan termasuk diminta persetujuan saya, bahwa saya katakan itu berbahaya untuk diterapkan di Indonesia," tuturnya di depan Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI, Kamis (14/1/2010).

Kalla merujuk pada pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 di mana Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. Akibatnya, uang Bank Indonesia mengucur deras hingga timbul masalah sebesar Rp 700 triliun yang sampai sekarang masih sulit dibayar oleh Pemerintah.

Lagi pula, menurut Kalla, kebijakan ini sama sekali tak berpihak kepada rakyat. "Saya tak setuju, karena risiko perbankan harusnya ditanggung pemegang saham. Bank pemerintah ditanggung pemegang saham. Pemegang sahamnya kan Pemerintah, jadi tak perlu blanket guarantee. Kalo bank asing, masa rakyat yang jamin perilaku bank asing. Kelewatan kita, rakyat yang harus menjamin itu," tegasnya.

"Akibatnya, pengalaman kita kalau dijamin akan terjadi manipulasi. Maka saya bilang jangan diadakan blanket guarantee sangat bahaya. Kalau negara sekitar menjamin ya enggak apa-apa, enggak pengaruh apa-apa," tegasnya kemudian.

Penerapan kebijakan ini pada krisis tahun 1998-1999, menurutnya, justru membuat ambruk perekonomian Indonesia. Karena memperoleh kucuran dana, bank-bank seperti dirampok dan akibatnya Pemerintah pun 'dirampok' hampir Rp 300 triliun. "Bayangkan kalau semuanya di 2008 ditanggung. Bisa bangkrut kita," ungkapnya.