Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Tak Ada Pungutan di Secaba, Secapa, dan Akpol

Kompas.com - 06/01/2010, 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengatakan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, mulai tahun 2010 semua pendidikan di Polri akan diperpanjang. Peningkatan kualitas SDM akan meminimalkan penyimpangan yang kerap terjadi.

"Untuk meningkatkan kualitas SDM. Organisasi harus diisi manusia yang berkualitas untuk meminimalkan penyimpangan dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri," ucap Kapolri saat pertemuan antara 33 Kapolda dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Mabes Polri, Rabu (6/1/2010).

Kapolri menjelaskan, pendidikan Sekolah Calon Bintara (Secaba) akan diperlama hingga 8 bulan dari sebelumnya hanya 4 bulan. Sekolah Calon Perwira (Secapa) menjadi 8 bulan dari sebelumnya 4, Akademi Polisi (Akpol) menjadi 4 tahun dari sebelumnya 3 tahun.

"Rekuipmen tidak ada lagi pungutan mulai dari Secaba, Secapa, Akpol. Sekitar 300 ribu (polisi) berpangkat Bintara yang dididik singkat. Kita rasa harus dibenahi," tegas dia.

Langkah lain, ucap Kapolri, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) akan berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), melakukan kerjasama dengan Universitas Terbuka, menaikkan anggaran pendidikan, dan langkah lainnya. "Kita ingin bentuk profil perilaku aparatur yang berintegritas, produktivitas, dan bertanggung jawab," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com