Izin Edar Film "2012" Perlu Ditinjau Ulang

Kompas.com - 17/11/2009, 13:04 WIB
Editorhertanto

BANJARMASIN, KOMPAS.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Kalimantan Selatan Prof H Asywadie Syukur, Lc, menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang izin edar film 2012.

"Saya sependapat dengan MUI Malang, Jawa Timur, yang menyatakan film 2012 bisa menyesatkan umat atau kaum Muslim khususnya sehingga pemerintah perlu meninjau ulang izin edar film tersebut," katanya di Banjarmasin, Selasa (17/11).

Mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin itu berharap, pemerintah menaruh perhatian lebih serius pada segala persoalan yang bisa menyesatkan atau menimbulkan kerisauan umat.

"Begitu pula kaum Muslim, hendaknya tidak mudah terbawa arus yang bisa berdampak negatif terhadap akidah atau nilai keimanan karena berbahaya bagi kehidupan, baik di dunia, maupun akhirat kelak," katanya.

"Memang belakangan muncul film yang aneh-aneh, yang bisa menyesatkan umat serta mencederai Islam," katanya.

Sebelumnya, MUI Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengimbau umat Islam untuk tidak menonton film 2012, yang saat ini sedang diputar di sejumlah bioskop di Indonesia.

Ketua MUI Kabupaten Malang Mahmud Zubaidi menilai film 2012 bisa menyesatkan umat Islam karena menurut ajaran Islam, waktu hari kiamat tidak dapat dipastikan karena hal itu kuasa dari Allah SWT.

Film itu dikhawatirkan menyebabkan penonton, khususnya umat Islam, percaya bahwa kiamat pasti terjadi pada 2012.

"Memang, Islam mengajarkan kiamat pasti datang, tapi kapan terjadinya, menurut agama tidak ada yang dapat memastikannya," ujar Zubaidi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X