Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah Demokrat Dukung "Angket Century"?

Kompas.com - 11/11/2009, 12:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, dukungan Fraksi Partai Demokrat masih dinantikan untuk mengusulkan penggunaan hak angket dalam pengusutan dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Dukungan partai bentukan SBY tersebut, menurut dia, merupakan bukti konkret atas komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini dijanjikan. Hal itu dikatakan Eva, saat menyampaikan perkembangan penggalangan dukungan hak angket yang digagas fraksinya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).

"Presiden selama ini kan mengatakan akan pasang badan untuk pemberantasan korupsi, maka kami menunggu komitmen Demokrat untuk mendukung langkah kami," kata Eva yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan.

Sejauh ini, hanya dua fraksi yang belum satu pun unsurnya menyatakan dukungan atas pengguliran hak angket, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Guna mematangkan pengusulan hak tersebut, diungkapkan Eva, pihaknya sudah menggelar sejumlah diskusi internal. Terakhir, mengundang mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie untuk memberikan pengarahan.

"Beberapa fraksi seperti Fraksi Gerindra dan PKS sudah kontak kamis untuk minta di- briefing agar lebih paham duduk persoalannya. Sebab, skala masalahnya cukup luas, diantaranya mengenai analisa kebijakan," kata Eva.

Merujuk pada laporan sementara audit investigasi yang dilakukan BPK, DPR dinilai patut untuk mengambil sikap politik untuk menindaklanjuti pengucuran dana tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com