Krisis Kemanusiaan Bakal Meluas di Kongo

PBB, KOMPAS.com — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa atau DK PBB pada Senin (9/11) menyatakan "sangat khawatir" terhadap krisis kemanusiaan di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Di negeri itu, rakyat sipil terus menderita di tangan pasukan pemerintah.
   
Ke-15 anggota DK PBB menyatakan kekhawatiran mendalaman terhadap krisis kemanusiaan di Timur Kongo dan dampak aktivitas militer terhadap rakyat sipil di wilayah itu sejak awal 2009. Demikian dikatakan Duta besar Austria untuk PBB, Thomas Mayr-Harting.
   
Menurut Mayr-Harting, negara-negara kuat itu juga menyatakan dukungan mereka terhadap misi PBB di Kongo (MONUC) dalam keputusan mereka baru-baru ini, yang menyatakan tidak bersedia bekerja sama dengan satuan-satuan FARDC (militer Republik Demokratik Kongo) sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Mayr-Harting adalah ketua rotasi DK PBB selama November.
   
Komentar-komentar Mayr-Harting muncul setelah DK mendengar sebuah laporan mengenai situasi di wilayah itu dari Olusegun Obasanjo, utusan khusus PBB untuk Danau Besar Afrika.
   
PBB telah memberi bantuan militer kepada FARDC sejak Maret untuk pelaksanaan Operasi Kimia II (Peace II) terhadap pemberontak Hutu, Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR).
   
Namun selama berbulan-bulan, organisasi-organisasi non-pemerintah Kongo dan internasional telah menyerukan agar operasi di Kongo timur itu dihentikan karena ditemukan pembantaian terhadap penduduk sipil. Adapun tentara pemerintah dituding sebagai pelaku pembantaian tersebut.
   
Pada Januari dan Februari lalu, militer Rwanda bergabung dengan FARDC untuk melakukan serangan terhadap FDLR. Namun, pasukan Kongo sejak itu bentrok di wilayah mereka sendiri, sebagai bagian dari peningkatan tajam terhadap bantuan dari MONUC yang berkekuatan 17.000 petugas.
   
Penentangan terhadap operasi tersebut terkait dengan mahalnya harga yang ditanggung oleh warga sipil, adanya korban-korban penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, dan adanya pembunuhan.
   
Meskipun terdapat kelemahan, Obasanjo menegaskan bahwa Operasi Kimia II cukup berhasil.
   
Dia menuturkan bahwa operasi tersebut mendapat dukungan luas di provinsi Sud-Kivu timur. Di sana, banyak orang mengaku terbantu dalam proses pelemahan FDLR.
   
Mantan Presiden Nigeria itu mengatakan bahwa kita hendaknya tidak mengecilkan konsekuensi kemanusiaan terhadap operasi tersebut. Akan tetapi, operasi tersebut juga penting dan kami akan terus mendukung Pemerintah Kongo dalam memecahkan masalah mereka di Kivus dari FDLR.
   
Bersamaan dengan itu, PBB sedang mendorong pemerintah untuk tetap memberi perlindungan terhadap rakyat sipil.
   
Pada pertengahan Oktober, pelapor khusus PBB tentang ekstra-judisial, mengeluarkan laporan singkat tentang tindakan-tindakan sewenang-wenang.
   
Dalam hal ini, Philip Alston menyebutkan bahwa Operasi Kimia II adalah "bencana bagi hak asasi manusia serta menyerukan perlunya perubahan strategi operasi tersebut" oleh PBB dan FARD.
   
Namun, pada 16 Oktober di New York, utusan khusus PBB untuk Republik Demokratik Kongo menentang penghentian operasi itu dan mengatakan bahwa operasi tersebut penting untuk memerangi pemberontak. Sementara itu, pembantaian-pembantaian diabaikan.
   
Alas Doss mengakui bahwa, meskipun upaya-upaya yang dilakukan FARDC dan MONUC memperbaiki dan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, bukan tak mungkin upaya tersebut juga untuk melindungi seseorang, di mana pun, kapan pun, di Kivus.
   
Kivus adalah satu wilayah seluas California dengan jumlah penduduk sekitar delapan juta jiwa.