Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Komisi III seperti "Humas" Polri

Kompas.com - 06/11/2009, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Delapan Anies Baswedan melihat kejanggalan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Polri tadi malam. Bukan soal apakah ada perbedaan isi pernyataan Kapolri di depan DPR dan Tim Delapan, tetapi dari dinamika yang terjadi dalam forum, DPR justru seperti menunjukkan dirinya sebagai public relation (PR) atau humas bagi Polri.

Menurut Anies, ada perlakuan yang tidak seimbang dari Komisi III kepada Polri dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diundang sebelumnya. Ketika pimpinan KPK diundang, forum berlangsung tertutup, sedangkan forum dengan Polri dibiarkan terbuka.

"Ketika KPK kemarin tidak ada keterbukaan bagi media. Tapi ketika RDP dengan Polri itu ada keterbukaan. Kalau ini fungsinya untuk PR, itu bisa memperkeruh masalah," tutur Anies di sela kerja Tim Delapan di Kantor Wantimpres, Jumat (6/11).

Menurut Anies, forum tadi malam juga tak ubahnya seperti pengadilan yang tak menghadirkan pihak lainnya. Hasil-hasil penyidikan dipaparkan terbuka layaknya di sebuah pengadilan.

Tak bisa disalahkan juga, lanjut Anies, jika Polri juga menilai pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan sama. "Nah, kita (tim) itu diharapkan justru bisa menahan diri. Kalau makin hari makin berusaha untuk saling memojokkan, saya khawatir ujung-ujungnya bukan mencapai suatu yang tidak baik, itu menjadi kekhawatiran saya," tandasnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Beri Pesan Khusus ke Warga, Jokowi: Jangan Berjudi Secara Offline Maupun Online

Nasional
Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Segera Susun 4 Aturan Turunan UU KIA, Pemerintah Janji Libatkan Publik

Nasional
Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Nasional
TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

TNI AU Latihan Jalak Sakti dan Trisula Perkasa: Kerahkan F-16 hingga Helikopter Caracal

Nasional
PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

PSI Dukung Maidi-Bagus Maju Pilkada Kota Madiun 2024

Nasional
LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

LPSK Minta Tambah Anggaran untuk 2025, dari Rp 229,4 Miliar Jadi Rp 441,3 Miliar

Nasional
Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Datangi KY, Pengacara Pegi Setiawan Minta Sidang Praperadilan Diawasi

Nasional
Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Menag: Fasilitas Jemaah Haji di Armuzna Tahun Ini Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com