Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Beberkan Lima Orang Penerima Uang

Kompas.com - 05/11/2009, 23:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri membeberkan rincian aliran dana terkait penyidikan kasus Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto. Setidaknya ada lima nama dengan inisial yang disebut Kapolri menerima uang tersebut.

Inisial pertama yang disebut adalah E. Ia disebut menerima total uang dari dalam bentuk dollar AS sebesar 400 dollar AS, 600 dollar AS, dan 12.490 dollar Singapura. Kapolri mengatakan Direktur PT Masaro Radiokom, Putranefo juga memberikan Rp 450 jutaan kepada E sehingga Putranefo tidak dicekal sebagai tersangka. "Inisial E sudah kita tahu rumah mudah-mudahan tertangkap," ujar Kapolri.

Kapolri juga menyebut orang berinisial DS yang menerima Rp 1,5 miliar di Bellagio, Jakarta. Selain itu, disebut pula Mr X yang menerima Rp 250 juta, CH menerima Rp 1 miliar, dan seorang penyidik Rp 400 juta di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta. "Ini dana yang mengalir," ujar Kapolri.

Untuk menguatkan dugaan penyerahan tersebut, Kapolri juga mengaku telah memiliki bukti-bukti CDR, data-data telepon, dan bukti-bukti bahwa mobil-mobil mereka ada di Bellagio dan Pasar Festival.

Ia menjelaskan ada bukti tanggal jelas kalau mobil-mobil dinas KPK masuk ke Pasar Festival, yakni 5 kali pada bulan Mei, 3 kali pada bulan Juli dan Agustus. Mobil-mobil tersebut adalah milik CH sesuai plat nomornya. Selain itu, Kapolri juga membeberkan adanya bukti hubungan telepon dari tersangka masing-masing dengan jumlah berbeda, 299 kali, 313 kali, 88 kali, dan 16 kali.

Nama terakhir yang disebut Kapolri berinisial MK yang menerima aliran dana Rp 17 miliar. Kapolri menyebut orang tersebut sebagai salah satu tokoh masyarakat dan punya kedekatan dengan CH.

"Tapi di sini tidak bisa kami sampaikan semua. Modus operandinya nanti di persidangan," jelas Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Bansos Presiden Pun Dikorupsi, Negara Rugi Rp 125 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com