Puluhan Elemen di Surabaya Tolak RUU Rahasia Negara

SURABAYA, KOMPAS.com - Puluhan demonstran gabungan 20 elemen yang mengatasnamakan diri Jaringan Tolak Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara melakukan unjuk rasa di halaman DPRD Jatim, Rabu (16/9). Secara t egas mereka menolak Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dan meminta DPR untuk menghentikan proses pembahasan undang-undang tersebut.

Koordinator Aksi Lapangan Jaringan Tolak RUU Rahasia Negara Andreas mengatakan, kehadiran RUU Rahasia Negara berpotensi luas melanggar hak asasi manusia dan menghambat keterbukaan informasi, termasuk kebebasan pers. RUU ini merupakan langkah mundur dalam sejarah demokrasi dan reformasi Indonesia. "Ini adalah bentuk baru pembredelan hak asasi," ucapnya.

Menurut Andreas, ke terbukaan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan menjadi unsur penting untuk menyelenggarakan negara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, dengan munculnya RUU Rahasia Negara, maka pengawasan publik terhadap penyeleng garaan negara akan terhambat.

Pasal 6 RUU Rahasia Negara secara jelas menunjukkan bahwa peraturan ini hendak menghidupkan kembali isu subversif yang dalam pemerintahan orde baru menjadi senjata ampuh untuk membungkam masyarakat yang kritis, ujarnya.

Sementara itu, Donny, orator unjuk rasa menyatakan, hal yang mengkhawatirkan adalah RUU Rahasia Negara justru bertentangan dengan regulasi internasional tentang transfer senjata. Negara-negara anggota PBB telah sepakat untuk transparan dalam kebijakan pertahanan negara. Sementara RUU ini justru akan menjadi payung hukum yang dapat melindungi para koruptor serta menghambat reformasi sektor keamanan, tegasnya.

Tolak RUU

Secara tegas, Jaringan Tolak RUU Rahasia Negara yang terdiri dari 20 elemen, antara lain, Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, Perkumpulan ResPublika, Lembaga Bantuan Hukum Jatim, dan Persatuan Koalisi Pemuda Jatim ini menolak RUU Rahasia Negara. Mereka juga berharap agar masyarakat sipil membangun solidaritas dan tekanan pada pemerintah agar tak membuat kebijakan yang anti demokrasi serta anti hak asasi manusia.