SBY: Tak Boleh Ada Kekuasaan Tanpa Pengawasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus harus dijadikan sebagai kesempatan untuk refleksi. Langkah amandemen yang dilakukan tidak hanya merumuskan konstitusi yang baik untuk negara, tetapi juga refleksi terhadap perbaikan atas konstitusi yaitu UUD 1945. Menurut SBY, salah satu karakter dan fungsi konstitusi adalah merumuskan checks and balances.

"Checks and balances sangat penting, utamanya antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak boleh ada kekuasaan yang bersifat absolut, yang tidak mengenal pengawasan. Ada pepatah mengatakan, power must not go unchecks," ujar SBY dalam sambutannya pada peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Selasa (18/8).

Kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan, ujar SBY, akan sangat berbahaya. "Karena akan menyebabkan power tends to corrupt," kata dia.

Konstitusi juga dinilai harus menunjukkan hubungan yang jelas antara rakyat dan negara. Negara tidak boleh terlalu kuat ataupun terlalu lemah. SBY menyebutkan, harus ditemukan formula hubungan yang tepat antara rakyat dan negara.

"Konstitusi juga harus tetap adaptif dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukan kitab suci agama. Manakala tantangan berubah, maka sering ada keperluan untuk menyesuaikan UUD itu. Tapi tidak baik kalau konstitusi terlalu sering diubah. Harus ada jangka waktunya," kata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.