Sidoarjo, Kompas -
”Jika Bakrie nanti terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, kami khawatir ia akan menggunakan kekuatan politiknya demi mengamankan kepentingannya di Porong. Padahal, masih banyak persoalan ganti rugi korban lumpur yang belum terselesaikan hingga saat ini,” ujar koordinator aksi tersebut, Legiman (41), di sela-sela unjuk rasa.
Menurut Legiman, alangkah baiknya jika Bakrie masih berkonsentrasi menuntaskan persoalan ganti rugi korban lumpur Lapindo terlebih dahulu ketimbang memikirkan politik. Apalagi, kata Legiman, Partai Golkar masih dominan di parlemen. Bisa saja Bakrie memanfaatkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk menghindar dari penyelesaian kasus lumpur Lapindo.
”Oleh karena itu, kami menuntut kepada semua pihak, terutama pengurus Partai Golkar, untuk mempertimbangkan dan selanjutnya tidak memilih Bakrie menjadi calon Ketua Umum Golkar,” kata Legiman.
Sementara itu, kemarin di Jakarta, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Hatta mengingatkan, Partai Golkar harus melakukan pembenahan besar-besaran. Dalam Pemilu 2009, selain mengalami banyak kekalahan di kantong-kantong Golkar, pragmatisme juga semakin terasa.
”Kalau kayak mesin, ini harus turun mesin,” kata Hatta yang kini menjadi Duta Besar Indonesia untuk Thailand saat ditemui pers, Jumat.
Apabila Golkar tidak bisa segera melakukan konsolidasi dan pembenahan, bukan tidak mungkin dalam Pemilu 2014 Golkar mengalami nasib yang lebih suram.
Dalam kondisi seperti ini, menurut Hatta, Partai Golkar juga membutuhkan seorang ketua umum yang bisa menjadi unsur pemersatu dan mampu membangun tim kerja yang kuat. ”Ini bukan orang per orang, tapi perlu yang bisa membangun team work,” katanya.
Dari empat calon yang muncul, yaitu Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Yuddy Chrisnandi, dan Ferry Mursyidan Baldan, Hatta menilai figur Aburizal dan Ferry termasuk yang memiliki kemampuan itu.