Anggaran TNI Naik

BANDUNG, KOMPAS.com — Pemerintah akan meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap mulai tahun 2010. Terkait dengan rencana strategis pertahanan, akan dikembangkan pula pasukan siaga dan pusat pasukan pemelihara perdamaian.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal itu seusai menyaksikan serah terima 40 panser 6x6 buatan PT Pindad kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Hanggar CN-235 PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (10/7).

Penyerahan 40 panser itu merupakan bagian dari pembelian 150 panser 6x6 dan 4 panser intai produksi PT Pindad bernilai Rp 1,12 triliun.

Presiden menjelaskan, dalam rancangan APBN 2010, pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan anggaran pertahanan lebih dari 20 persen dari Rp 33,6 triliun pada 2009 menjadi Rp 40,6 triliun. ”Secara sistematik, tahun demi tahun, kita menuju angka yang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan minimum yang diperlukan, antara Rp 100-Rp 120 triliun,” ujar Presiden.

Saat ini Menteri Pertahanan dan pimpinan TNI telah memiliki cetak biru bidang pertahanan, tetapi itu harus dimutakhirkan. ”Kalau hanya parsial dan situasional, berpuluh-puluh triliun rupiah yang dikeluarkan tidak akan mencapai sasaran,” katanya.

Presiden mengingatkan agar peningkatan anggaran betul-betul digunakan secara tepat. ”Selain itu, harus ada audit. Saya tidak ingin ada bisnisnya di lingkungan TNI, lantas sistem persenjataan dan perlengkapan tidak sesuai dengan standar yang ada. Itu menyangkut nyawa prajurit,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, Indonesia akan memiliki pasukan siaga (stand by force) yang siap digerakkan ke mana saja untuk tugas-tugas perdamaian dengan panser buatan sendiri yang tidak kalah kualitasnya dengan buatan negara-negara lain.

Tak berubah

Pengamat militer dari FISIP UI, Andi Widjojanto, menilai, kebijakan anggaran belanja pertahanan pemerintahan mendatang tidak akan berubah secara signifikan, terutama dalam besaran nominalnya. ”Faktor utama yang menghalangi pemerintah menaikkan alokasi anggaran pertahanan adalah anggaran itu sendiri, terutama ketika belanja pertahanan masih menjadi bagian dari APBN,” ujar Andi.

Pemerintah diyakini masih akan memfokuskan kebijakan penganggaran mereka untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti sektor perekonomian, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

”Kebijakan dan postur pertahanan akan tetap selalu didikte oleh anggaran. Untuk itu, seharusnya pemerintah memikirkan sebuah terobosan baru,” katanya.

Salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan penganggaran multitahun untuk belanja pertahanan dengan komitmen menaikkan besarannya, setidaknya 15 persen dari tahun sebelumnya setiap tahun. (DAY/DWA/REK)