Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Tidak Punya Gelar tapi Saya Tahu Ekonomi!

Kompas.com - 24/06/2009, 18:46 WIB

LAMONGAN, KOMPAS.com — Banyaknya korupsi dan bocornya uang negara membuat calon wakil presiden Prabowo Subianto tergerak untuk memperbaiki kondisi Indonesia. Keinginan yang baik dan tulus tersebut sering diganjal dan dijegal lawan-lawannya. Tidak jarang para kadernya mendapat ancaman.

"Mungkin kita terlalu baik," ujar Prabowo saat bertemu dengan pendukung Mega-Pro, terutama HKTI, nelayan, dan tokoh masyarakat Lamongan di Gedung Graha Bhinneka Karya Korpri Lamongan, Rabu (24/6).

Prabowo menilai, banyaknya maling dan bandit-bandit yang terus menggerogoti uang rakyat akan dilawannya. "Harus dilawan, mungkin kita terlalu baik. Kita kayaknya harus menunjukkan taring. Nanti orang Lamongan saya hubungi. Massa PDI-P dan Gerindra se-Jabotabek masih solid," tegasnya.

Sejauh ini ada uang Rp 400 triliun belum ada laporannya. "Keuangan kita bocor dan tidak tinggal di Indonesia. Kalau uang kita ada di Indonesia, pupuk pasti tersedia, gaji kepala desa tidak jelas dan banyak lapangan pekerjaan," ujarnya disambut tepuk tangan ratusan pendukungnya.

Prabowo sengaja mau terjun ke dunia politik karena ingin menyelamatkan kekayaan negara. "Saya ingin menyelamatkan bangsa sebab kekayaan bangsa mengalir terus ke luar negeri sehingga kita tidak pernah makmur. Dan hanya segelintir kelompok atau orang yang menikmati kekayaan tersebut," katanya.

Ia lantas melanjutkan bahwa kalau rakyat ingin berubah maka harus menentang kebijakan pemerintah saat ini.

"Sebab BLT ternyata uang pinjaman. Tahun 2010 BLT tidak ada lagi. Jadi BLT hanya ada di pemilu," tegasnya.

Selama ini banyak orang yang menyangka kalau Prabowo orang gila yang tidak tahu soal ekonomi dan banyak orang mengejek dirinya karena tidak punya gelar. "Tapi saya pelaku ekonomi dan tahu persis ke mana uang yang mengalir. Banyak orang pinter tapi enggak mau tahu soal larinya uang kita. Sudah 11 tahun tetap ekonomi ya seperti ini, kalau enggak bisa pimpin ya mundur," tegasnya.

Kepada massa pendukungnya, Prabowo menyarankan agar kalau ada yang memberikan uang ambil saja uangnya. "Enggak usah merasa utang budi, sebab itu uang rakyat," lanjutnya. "Enggak mungkin kalau bukan uang hasil korupsi dibagi-bagi," paparnya.

Prabowo kemudian mengingatkan bahwa ada pasangan lain yang tetap ingin melanjutkan program yang jelas-jelas gagal. Untuk pasangan seperti itu, sebaiknya ditolak saja. "Mana katanya pendidikan murah, harga kian mahal. Gitu kok diteruskan dan harus kita tolak," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com