Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Jelaskan Kenapa Slogan "SBY Berbudi" Tak Dipakai Lagi

Kompas.com - 21/06/2009, 13:43 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Calon presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden Indonesia, menyinggung slogan "SBY Berbudi" yang pernah disandang oleh pesaingnya, pasangan calon presiden dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

"Karena 'berbudi' itu dalam bahasa Palembang berarti 'berbohong', maka Pak SBY pun mengganti slogannya (penyebutan) SBY Berbudi," ujar Kalla, saat berkunjung ke kantor redaksi Suara Merdeka di Gedung Suara Merdeka di Jalan Pandanaran, Semarang, Minggu (21/6) siang.
 
Kalla menyatakan itu sebelum menjawab pertanyaan jajaran redaksi dan manajemen Suara Merdeka, yang bertanya banyak hal, di antaranya soal infrastruktur di Pulau Jawa. "Banyak sekali nama Budi yang bertanya. Tak apa, asal tidak berbudi karena, dalam bahasa Palembang, berbudi itu berarti berbohong," ujar Kalla seraya melihat pemilik Suara Merdeka, Budi Santoso. Saat bertanya, memang banyak di antaranya yang bernama Budi.

Kalla melanjutkan, "Untung Pak SBY segera mengganti slogannya."

Penyebutan "SBY Berbudi" sempat disebutkan saat deklarasi pasangan SBY Boediono. Namun, tak lama kemudian diganti SBY-Boediono setelah diketahui dalam bahasa Palembang "berbudi" artinya berbohong. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Ada 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Menko Polhukam: Ada 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online

Nasional
Pimpinan KPK Diimbau Mundur Jika Klaim Segera Tangkap Harun Masiku Tak Terbukti

Pimpinan KPK Diimbau Mundur Jika Klaim Segera Tangkap Harun Masiku Tak Terbukti

Nasional
Temui Korban TPPO dari Malaysia, Mensos Risma: Jangan Mau Dibohongi Lagi…

Temui Korban TPPO dari Malaysia, Mensos Risma: Jangan Mau Dibohongi Lagi…

Nasional
Klaim KPK Segera Tangkap Harun Masiku Kembali Diragukan

Klaim KPK Segera Tangkap Harun Masiku Kembali Diragukan

Nasional
PPP Tak Lolos ke Parlemen, Akankah Sandiaga Uno Kembali Pindah Partai?

PPP Tak Lolos ke Parlemen, Akankah Sandiaga Uno Kembali Pindah Partai?

Nasional
Tinjau Katering Jemaah di Makkah, Timwas Haji: Harus Dibenahi agar Lebih Mandiri

Tinjau Katering Jemaah di Makkah, Timwas Haji: Harus Dibenahi agar Lebih Mandiri

Nasional
Habib Luthfi Temui Jokowi di Istana Bareng Pengusaha Korsel

Habib Luthfi Temui Jokowi di Istana Bareng Pengusaha Korsel

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Harun Masiku Mudah Dilacak jika Berpindah-pindah

Wakil Ketua KPK Sebut Harun Masiku Mudah Dilacak jika Berpindah-pindah

Nasional
Gelar 'Refleksi 9 Tahun', BPDPKS Siap Sambut Tantangan Baru untuk Sawit Berkelanjutan

Gelar "Refleksi 9 Tahun", BPDPKS Siap Sambut Tantangan Baru untuk Sawit Berkelanjutan

Nasional
Suhu Udara di Arab Saudi Bisa Capai 50 Derajat Celsius, DPR Apresiasi Kesiapan Fasilitas Kesehatan Kemenkes

Suhu Udara di Arab Saudi Bisa Capai 50 Derajat Celsius, DPR Apresiasi Kesiapan Fasilitas Kesehatan Kemenkes

Nasional
Ingin Menang Pilkada Jakarta, PDI-P Pertimbangkan Popularitas, Elektabilitas hingga Ideologi Anies

Ingin Menang Pilkada Jakarta, PDI-P Pertimbangkan Popularitas, Elektabilitas hingga Ideologi Anies

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Proses Banding Putusan Bebas Gazalba Saleh

Pengadilan Tinggi DKI Proses Banding Putusan Bebas Gazalba Saleh

Nasional
Sidak ke Kantor Kesehatan Haji RI di Mekkah, DPR Minta Kuota Tenaga Medis Ditambah

Sidak ke Kantor Kesehatan Haji RI di Mekkah, DPR Minta Kuota Tenaga Medis Ditambah

Nasional
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Bangun Istana di Jayapura

Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Tagih Janji Bangun Istana di Jayapura

Nasional
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 37,15 M, Salah Satunya untuk Awasi Pembangunan IKN

Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp 37,15 M, Salah Satunya untuk Awasi Pembangunan IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com