Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tentukan Koalisi pada 25-26 April

Kompas.com - 14/04/2009, 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski elite politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah beberapa kali berkomentar mengenai koalisi, sampai sekarang belum diputuskan keputusan politik PKS pascapemilu legislatif. Keputusan tersebut akan ditentukan pada Musyawarah Majelis Syuro PKS pada 25-26 April di Jakarta.

"Sampai sekarang belum ada sikap resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai soal koalisi itu. Semua pandangan itu hanyalah wacana yang berkembang di antara pengurus dan kader partai, baik di pusat ataupun daerah," kata Kepala Badan Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri di Jakarta, Selasa.

Ahmad Mabruri mengakui, banyak pandangan yang muncul di kalangan pengurus partai terkait koalisi ke depan. Ia mencontohkan berbagai wacana yang muncul dari kader dan pengurus PKS antara lain dari Yogyakarta dan Jawa Timur yang mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Hidayat Nurwahid (HNW), atau PKS Sulsel yang menginginkan duet SBY-Anis Matta (Sekjen PKS).

Kader dan pengurus PKS Jawa Barat, katanya, juga mengusulkan agar Hidayat Nurwahid segera "diorbitkan" untuk memimpin bangsa ke depan, apakah sebagai capres atau pun cawapres. Selain itu, katanya, ada pula yang mengusulkan agar PKS ke depan mengambil peran oposisi, tetapi di luar blok Megawati Soekarnoputri.

Bahkan, lanjut Mabruri, ada Ketua DPP PKS yang mengusulkan agar PKS membuat opsi baru dengan membentuk blok sendiri yang dimotori Golkar dan PKS. Ada juga yang berpendapat bahwa PKS tidak mungkin satu koalisi dengan Golkar.

"Itu semua belum sikap resmi partai. Itu wacana yang berkembang dan bukan sebuah perpecahan. Pendapat itu muncul karena melihat perkembangan dinamika politik yang cepat," tegasnya lagi. Yang akan menentukan sikap PKS soal koalisi itu bukan Presiden PKS Tifatul Sembiring atau Sekjen Anis Matta, tetapi diputuskan oleh 99 orang anggota Majelis Syuro PKS yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.

Mengenai gencarnya pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan PKS dengan pimpinan partai lain, Mabruri juga mengakui hal itu. Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin dilaporkan telah bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Sore ini, juga kabarnya ia akan bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Menurut dia, seperti halnya partai-partai lain, PKS pun terus membuka komuniksi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi ke depan. "Hasil perolehan sementara suara pemilu 9 April itu kan membuat suasana di mana semua pimpinan parpol harus menjalin komunikasi untuk berkoalisi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com